PPDB, Sekolah Negeri Terpaksa Gelar Sosialisasi

BANTU : Perangkat desa diminta membantu calon siswa melengkapi berkas kependudukan untuk mendaftar sekolah. HARYADI/RADARMAS MAJENANG - Pemerintah desa diminta ikut membantu kelancaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama bagi siswa yang ingin mendaftarkan diri di sekolah negeri, mulai dari SLTP hingga SLTA. Dukungan ini diharapkan memperlancar PPDB yang menerapkan sistem zonasi. "Kita minta desa ikut membantu," kata Ketua Komda Majenang, Suwarno. Dia menjelaskan, beberapa syarat yang biasanya dibutuhkan calon siswa antara lain surat domisili atau Kartu Keluarga (KK). Demikian juga dengan Akta Lahir dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Jika siswa tersebut masuk dalam Basic Data Terpadu (BDT), maka tidak akan terlalu menyulitkan bagi desa untuk membuatkan SKTM. Namun berbeda jika siswa tidak mampu ini tidak masuk dalam sistem BDT, sehingga desa diminta untuk memberikan surat keterangan. "Baik yang masuk BDT ataupun tidak, kita minta ada surat dari desa," kata dia. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada perangkat desa yang ada di Kecamatan Majenang, beberapa hari lalu. Ini menjadi langkah yang pertama kali dilakukan sepanjang pelaksanaan PPDB. Biasanya, sekolah negeri selalu menjadi rujukan orang tua murid dengan berbagai alasan. Namun dengan penerapan sistem zonasi yang terus mendapatkan keluhan dari warga, pihaknya harus melakukan sosialisasi ke berbagai pihak, termasuk pemerintah dan perangkat desa. Tujuannya agar mereka bisa ikut membantu calon siswa melengkapi sejumlah persyaratan. "Ini pertama kali sekolah negeri menggelar sosialiasi," ungkapnya. Dalam sistem zonasi ini, ada ketentuan sekolah untuk menerima calon siswa dari keluarga tidak mampu. Jumlahnya mencapai 20 persen dari kapasitas tiap sekolah. (har/din)

Sumber: