Ribuan Rumah Tak Layak Huni Belum Tersentuh Bantuan

Ribuan Rumah Tak Layak Huni Belum Tersentuh Bantuan

BANTUAN: Dinsos, Kodim 0703/Cilacap, dan Pelindo meninjau rumah yang mendapatkan bantuan program rehab RTLH di Kecamatan Cilacap Utara, Selasa (12/3). (NASRULLOH/RADARMAS) Dari 130 Ribu RTLH, Baru 11.542 Unit CILACAP-Dari sekitar 133 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Cilacap, dejak 2011 hingga 2018, baru 11.542 unit rumah yang mendapatkan bantuan program rehab RTLH. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, U'ong Suparno mengatakan, angka tersebut menunjukan Pemkab Cilacap bersama pihak terkait masih memiliki pekerjaan rumah cukup besar untuk menangani RTLH di Cilacap. "Yang sudah tertangani baru 11.542 unit rumah," kata U'ong saat penyerahan program rehab RTLH Kodim 0703/Cilacap, Pemda dan PT Pelindo III Cilacap, di rumah San Sapan Jalan Rau Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara, Selasa (12/3). Dia mengungkapkan, penanganan RTLH di Kabupaten Cilacap memerlukan dukungan semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten, tetapi juga dari perusahaan yang ada di Cilacap. "Perlu bersama-sama menggarap kekurangan. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbas," ujernyai. Dia menjelaskan, penanganan RTLH i dilakukan beberapa dinas teknis. Ada yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Disperkimta, dan juga Dispermades. Tahun ini, Dinsos mendapatkan alokasi 70 unit rumah. "Ada dari berbagai anggaran. Ada yang dari APBD kabupaten, provinsi, juga Pusat," jelasnya. Perwakilan Pelindo III, Feri mengatakan, program RTLH dialokasikan dari program Corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Setiap unit rumah dialokasikan Rp 20 juta. "Dari 12 unit permintaan, sedang kita survei terlebih dahulu, untuk kemudian diajukan," ujarnya. Pasiter Kodim 0703/Cilacap, Kapten Marjono mengatakan, dari anggaran sebanyak Rp 20 juta tersebut, alokasi material dan tukang disesuaikan dengan wilayah. "Alokasi tukang berbeda-beda. Antara di kota dan di desa berbeda. Kalau menurut aturan itu 30 persen dari biaya pembelanjaan," jelasnya. (nas/din)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: