Kroya Ditarget Bebas Bentor

MELINTAS : Sebuah bentor melintas di jalur utama Kroya. Dishub Cilacap sudah melakukan survei terkait rencana penggantian bentor dengan bajaj. RAYKA DIAH/RADARMAS CILACAP-Rencana Kroya bebas dari becak bermotor (Bentor) akan terealisasi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cilacap telah melakukan survei terkait jumlah bentor yang akan dikeluarkan di wilayah Kecamatan Kroya dan sekitarnya. Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dishub Cilacap, Tri Haryanto mengatakan, ada 7 tahapan yang akan dilakukan untuk menentukan jumlah angkutan pengganti bentor. Menurutnya, operasional bentor kini sudah dilarang oleh pemerintah. Sebagai solusinya, pemerintah akan menggantinya dengan mobil kendaraan roda tiga dengan maksimal penumpang empat atau disebut dengan bajaj. "Kita sudah melakukan tiga tahap survei, yakni wilayah operasi, kebutuhan rambu angkutan dan sekarang sedang melakukan survei untuk kebutuhan angkutan calon penyedia jasa," ujarnya saat ditemui Radarmas, Kamis (22/11). Dia mengatakan, untuk wilayah operasi di Cilacap Timur dibagi menjadi tiga zona, yaitu Zona 1 wilayah Kroya pusat, zona 2 Kroya hingga wilayah laut, dan Zona 3 Nusawungu. "Di Nusawungu kita sudah survei, tapi tidak menarik karena bentor tidak banyak. Warga lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dari pada bentor," kata Tri. Jumlah bentor di Wilayah Kecamatan Kroya mencapai 270, jumlah penyedia jasa yang menurut Dishub banyak. "Kita lakukan survei untuk menentukan jumlah pengganti yang akan dikeluarkan. Ini jumlah pemilik bentor sangat banyak. Nanti takutnya tidak seimbang dengan kebutuhan. Maka dari itu kita survei supaya permintaan dan penawaran seimbang. Dan pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik," jelasnya. Dia menambahkan, nantinya para penyedia jasa akan mengangsur bajaj yang dibelinya dengan harga Rp. 54 juta selama lima tahun dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Nanti dari Bank pun akan disurvei, batasan umurnya kemudian pendapatannya, jangan sampai kredit macet. Karena KUR ini bunga juga disubsidi oleh pemerintah dan tentunya akan seimbang," tambahnya. Setelah melakukan survei, Dishub akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait jumlah kuota yang akan diganti dengan pihak-pihak terkait. (ray/din)

Sumber: