Pengadaan Barang Rentan Penyelewengan

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen mengikuti sosialisasi E-Katalog Lokal di Hotel Fave Cilacap, Selasa (23/10). ISTIMEWA CILACAP- Sebanyak 70 orang dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemeritah Daerah Kabupaten Cilacap, mengikuti sosialisasi E-Katalog Lokal di Hotel Fave Cilacap, Selasa (23/10). Pasalnya, sektor pengadaan barang dianggap selalu rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, maupun penyelewengan anggaran. "Sosialisasi e-katalog penting, mengingat selama ini sektor pengadaan barang rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan anggaran," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Maruf pada acara itu kemarin. Diharapkan melalui sosialisasi e-katalog akan semakin meningkatkan pemahaman para PA atau KPA, dan PPK di Lingkungan PemKab Cilacap terkait pengadaan barang berbasis teknologi informasi. Melalui e-Katalog lokal, pembelian barang atau jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah dengan informasi spesifikasi, harga, dan merek. Juga bisa mudah diakses oleh semua pihak, sehingga pemerintah daerah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan e-Katalog Lokal juga diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif, persaingan sehat, efektif dan efisiensi tanpa melupakan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan prinsip Good Governance. "Ini juga sudah seharusnya dimanfaatkan oleh UMKM di Cilacap. Karena dengan adanya e-Katalog Lokal ini berarti kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produknya semakin terbuka," pungkasnya. Kepada Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Bayu Prahara mengatakan, pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. "E Katalog menjadi instrumen baru dalam membantu penyelesaian program-program pemerintah, guna menciptakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terbuka dan efisien," jelasnya. (nas/din)

Sumber: