Sikap Gerindra Masih Datar Soal Penangkapan Edhy

JAKARTA – Sikap datar masih ditunjukkan Gerindra dalam menyikapi kasus tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Termasuk, soal mekanisme pemberhentian dan bantuan hukum. Edhy Prabowo justru menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra usai ditetapkan sebagai tersangka. Sekaligus meminta maaf kepada keluarga besar Partai Gerindra. “Dengan ini saya mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum dan mengundurkan diri, tidak lagi menjabat sebagai menteri dan prosesnya berjalan," kata Edhy. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad secara noematif jika pihaknya menghormati proses hukum. "Gerindra menghormati proses hukum yang ada dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut sesuai aturan yang berlaku," kata Dasco, Kamis (26/11). https://radarbanyumas.co.id/menunggu-manuver-gerindra-pasca-tertangkapnya-edhy-prabowo/ Wakil Ketua DPR ini melanjutkan, jika pihaknya masih tetap berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dasco melanjutkan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Edhy dari Wakil Ketua Umum. "Pengunduran diri Edhy Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai dan karena sudah langsung diumumkan, kami terima. Kami akan segera siapkan penggantinya," ujarnya. Soal bantuan hukum, keluarga Edhy sudah mempersiapkan tim pengacara. Kemudian, terkait pengganti Edhy diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengaku pihaknya tidak akan mencampuri kebijakan presiden. Terkait siapa yang ditunjuk sebagai pengganti Edhy, para pihak diminta menunggu keputusan presiden. Ia mengatakan pihaknya belum diajak berbicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut terkait pengganti Edhy. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, sosok pengganti Edhy Prabowo tergantung kesepakatan awal antara Jokowi dan Prabowo saat awal rekonsiliasi. Jika penggantinya tidak dari Gerindra, diprediksi aka nada ‘perang dingin’ antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Ujang meyakini, Prabowo tidak akan sukarela menerima kekosongan di KKP diisi oleh menteri dari partai lain. Akademisi Universitas Islam Indonesia ini melanjutkan, jika penggantinya tetap dari Gerindra, harus berdasarkan keputusan Prabowo. Ada sejumlah nama yang kuat untuk pengganti Edhi jika tetap mengambil dari Gerindra. Sebut saja Fadli Zon, Ketua Harian Sufmi Dasco hingga Sandiaga Uno yang pernah mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. “Bisa saja dari kader Gerindra lagi. Atau, jika tidak dari Gerindra, Prabowo tidak akan legowo gitu. Karena kursi yang semula milik Gerindra kemudian diberikan ke partai lain. Saya yakin ini akan jadi perang dingin kalua memang seperti itu,” tandasnya. (khf/fin)

Sumber: