Mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Gatot Nurmatyo Menerima Tapi Enggan Datang

JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo tak menghadiri undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerima tanda kehormatan. Dia beralasan karena pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Gatot Nurmatyo bersedia menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera. akan tetapi dia menulis surat ke Presiden Jokowi tidak dapat hadir dalam upacara penyematan penghargaan di Istana Negara, Rabu (11/11). https://radarbanyumas.co.id/tak-bahas-reuni-212-habib-rizieq-kedatangan-banyak-tokoh/ “Dalam suratnya, Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini. Tapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama karena alasan COVID-19,” kata Mahfud yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/11). Dijelaskan Mahfud, dalam upacara pemberian tanda kehormatan, sebenarnya Pemerintah telah mempertimbangan kondisi pandemi COVID-19. Karenanya Pemerintah memutuskan membagi dua sesi upacara pemberian tanda kehormatan agar tidak menimbulkan kerumunan. Sesi pertama pada Agustus 2020, dan kedua pada 11 November 2020 ini. “Karena musim COVID-19 kita pecah dua, tapi tidak lebih dari tahun 2020. Menurut Sekretaris Militer, Mayor Jenderal TNI Suharyanto, harus rampung tahun ini sebagai hak karena tahun berikutnya sudah ada lagi gitu,” terang Mahfud. Mahfud menegaskan Istana Kepresidenan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Protokol kesehatan diterapkan kepada seluruh tamu undangan, baik sebelum dan selama acara berlangsung. “Kita sudah lihat ada protokol kesehatan yang ketat, baik sebelum masuk, akan masuk, dan di dalam pun,” ungkapnya. Dikatakan Mahfud, karena Gatot menyatakan bersedia menerima tanda kehormatan, maka tanda kehormatan tersebut akan dikirimkan melalui sekretaris militer. “Beliau menyatakan menerima ini, hanya tidak bisa hadir dalam penyematannya,” kata. Ditambahkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, awalnya Gatot berencana menghadiri acara tersebut. Sebab dia sudah mengkonfirmasi. "(Pak Gatot) tetap hadir. Dari data 71 yang diundang, semua confirm hadir," kata Heru. Heru mengatakan Gatot juga sudah mengambil undangan tanda penghargaan. Gatot juga disebut mengambil surat pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan. Tidak hanya Gatot, para petinggi TNI pada periode sebelumnya yang mendapatkan tanda kehormatan juga memastikan menghadiri acara tersebut. "Para kepala staf angkatan periode lalu yang akan menerima tanda jasa terkonfirm hadir," jelas dia. Namun, pada hari ini Gatot memberikan surat ke Presiden Jokowi dengan menyatakan tak dapat menghadirinya. "Ya mungkin isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju, mungkin kondisi COVID, harus banyak memberikan perhatian kepada TNI. Di suratnya seperti itu dan juga kepada bapak presiden... dan itu haknya beliau," kata Heru lagi. Heru menuturkan negara telah menjalankan kewajiban memberikan penghargaan bagi mantan menteri, mantan Kapolri, mantan Panglima TNI, dan mantan kepala staf. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani bersyukur bisa mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Jokowi. Bahkan menurutnya bintang jasa itu menjadi pemacut semangat untuk terus mengabdi pada bangsa dan negara. "Ini amanah yang harus saya sikapi dengan makin bersemangat mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara," katanya. Menurutnya, penganugerahan ini akan menjadi suntikan moral dalam memimpin DPR. "Sehingga saya makin teguh memimpin DPR RI dengan semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya," katanya. Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut anugerah Bintang Mahaputera Adipradana yang diterimanya sebagai kehormatan luar biasa. "Sungguh saya merasa mendapat kehormatan luar biasa karena dianggap layak menjadi salah satu penerima Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo hari ini," katanya. Saat ini, pria 67 tahun itu tengah menjalani periode keduanya sebagai Menkumham. Dan penghargaan tersebut akan menjadi suntikan semangat untuk terus mengabdikan diri dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) besar terkait hukum dan perundang-undangan di Indonesia. "Walaupun Bintang Mahaputera Adipradana diperuntukkan bagi perorangan, sesungguhnya ini juga merupakan penghargaan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Tanda kehormatan ini sekaligus menjadi suntikan semangat bagi saya dan kami semua untuk terus mengabdikan diri dan terus memegang teguh komitmen bagi perbaikan hukum dan perundang-undangan di Indonesia," katanya. Pada Rabu (11/11) di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, dan Bintang Jasa kepada 71 tokoh kepada pejabat negara/mantan pejabat negara Kabinet Kerja 2014-2019, dan ahli waris tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani COVID-19.(data penerima lihat grafis) Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, tertuang melalui Keputusan Presiden RI Nomor 118 dan 119/TK/TH 2020 tanggal 6 November 2020. Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Laksma TNI Imam Suprayitno mengatakan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah memberikan pertimbangan pengusulan penganugerahan tanda kehormatan tersebut. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu: a. Ayat (2) huruf a tentang syarat khusus untuk memperoleh Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera yaitu berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara, dan b. Ayat (3) huruf a tentang syarat khusus untuk memperoleh Tanda Kehormatan Bintang Jasa yaitu berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yg bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara. (gw/fin) Grafis Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 orang penerima dalam upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tahun 2020. Bintang Mahaputera Adipradana 1. Arief Hidayat (Ketua Mahkamah Konstitusi 2015-2018 dan Hakim Konstitusi RI 2018-2023) 2. Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2021); 3. Aswanto (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2021 dan Hakim Konstitusi RI 2019-2024) 4. Darmin Nasution (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI 2015-2019) 5. Puan Maharani Nakshatra Kusyala (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2014-2019) 6. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI 2016-2019) 7. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara 2014-2019); 8. Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri 2014-2019); 9. Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri 2014-2019); 10. Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan 2014-2019) 11. Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014-2019) 12. Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2019) 13. Mohamad Nasir (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2014-2019) 14. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek (Menteri Kesehatan 2014-2019) 15. Muhammad Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan 2014-2019); 16. Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian 2016-2019) 17. Mochamad Basoeki Hadimoeljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2014-2019) 18. Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan 2016-2019) 19. Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika RI 2014-2019) 20. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian RI 2014-2019) 21. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014-2019) 22. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019) 23. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2016-2019) 24. Rini Mariani Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara 2014-2019) 25. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2014-2019) 26. Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI 2014-2019); 27. Yohana Susana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2014-2019) 28. Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung RI 2014-2019) 29. Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo (Panglima TNI 2015-2017); 30. Jenderal Pol (Purn.) Sutarman (Kapolri 2013-2015) 31. Jenderal Pol (Purn.) Muhammad Tito Karnavian, (Kapolri 2016-2019) 32. Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan (Kepala Badan Intelijen Negara 2016-sekarang). Bintang Mahaputera Utama 1. Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi Periode 2014-2019 dan 2019-2024) 2. Suhartoyo (Hakim Konstitusi Periode 2015-2020 dan 2020-2025) 3. Manahan M.P. Sitompul (Hakim Konstitusi Periode 2015-2020 dan 2020-2025) 4. Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan 2016-2019) 5. Ignasius Jonan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2016-2019) 6. Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016-2019) 7. Khofifah Indar Parawansa, (Menteri Sosial 2014-2018) 8. Asman Abnur (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2016-2018) 9. Triawan Munaf (Kepala Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019) 10. Jenderal TNI (Purn.) Mulyono (Kepala Staf Angkatan Darat 2015-2018) 11. Laksamana TNI (Purn.) Ade Supandi (Kepala Staf Angkatan Laut 2014-2018) 12. Laksamana TNI (Purn.) Siwi Sukma Adji (Kepala Staf Angkatan Laut 2018-2020) 13. Marsekal TNI (Purn.) Agus Supriatna (Kepala Staf Angkatan Udara 2015-2017) 14. Marsekal TNI (Purn.) Yuyu Sutisna (Kepala Staf Angkatan Udara 2018-2020). Bintang Jasa Utama 1. Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Sosial 2018-2019) 2. Komjen Pol (Purn) Syafruddin (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2018-2019). Bintang Jasa Pratama 1. Almarhumah dr. Bernadette Albertine Francisca, Sp.THT. (Dokter RS Bhayangkara Makassar dan RS Awal Bros); 2. Almarhumah dr. Ketty Herawati Sultana (Dokter RS Medistra Jakarta); 3. Almarhum dr. Berkatnu Indrawan Janguk (Dokter RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya); 4. Almarhumah Nurlaela, A.M.K. (Perawat RS Abdi Waluyo Jakarta); 5. Almarhum Agus Indarto, A.M.K. (Perawat RS Dr. Oen Solo Baru); 6. Almarhumah Hastuti Yulistiorini, A.Md.Kep. (Perawat RS Siloam Surabaya); 7. Almarhum Hery Soesilo, S.Kep., Ns. (Perawat Ahli Muda pada RSPI Sulianti Saroso Jakarta); 8. Almarhumah Ari Puspita Sari, S.Kep., Ns. (Perawat RS Royal Surabaya); 9. Almarhumah Suhartatik, A.Md.Kep. (Perawat RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya); 10. Almarhum H. Umar, S.Kep., Ns. (Perawat RSUD Nene Mallomo Sulsel); 11. Almarhumah Sri Agustin, A.Md.Kep. (Penata Muda Tk. I atau Perawat RSUD Sidoarjo); 12. Almarhumah Sulistiowati, A.Md.Kep. (Perawat RSAL Surabaya); 13. Almarhumah Vivitra Wallada Tika, A.Md.Kep. (Perawat RS Gotong Royong Surabaya; dan 14. Almarhum Untung, S.Kep., Ns., M.Kes. (Perawat Ahli Madya RSUD Ulin Banjarmasin). Bintang Jasa Nararya 1. Almarhum dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., M.K.K. (Dirut Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta); 2. Almarhumah dr. Ratih Purwarini, M.Si. (Dokter RS Duta Indah Jakarta); 3. Almarhum Dr. dr. Lukman Shebubakar, Sp.OT (K)., Ph.D. (Dokter RS Premier Bintaro Jakarta); 4. Almarhum dr. H. Hasan Zain, Sp.P. (Dokter RS Islam Banjarmasin); 5. Almarhum dr. Mikhael Robert Marampe (Dokter RS Permata Bunda Cibitung); 6. Almarhum dr. Irsan Nofi Hardi Nara Lubis, Sp.S. (Dokter RS USU Medan); 7. Almarhum Dr. dr. Heru Prasetya, Sp.B., Sp.U. (Dokter RSUD Ulin Banjarmasin); 8. Almarhumah Nani Suhartini, A.Md.Kep. (Perawat RS Sukmul Sisma Medika Jakarta); dan 9. Almarhum H. Saidi, S.K.M. (Perawat Puskesmas Tonrorita Kab. Gowa). *)Sumber Setneg, diolah

Sumber: