Wabup Cilacap Jamin Tidak Ada Transaksi Jabatan

Subiharto Gantikan Farid Ma'aruf CILACAP-Pemerintah Kabupaten Cilacap kemarin melantik 935 pejabat untuk mengisi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) 2017. Pengisian SOPD ini sekaligus diwarnai dengan pergeseran besar-besaran pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap. Pengisian jabatan ini terdiri dari pejabat eselon II, 178 pejabat eselon III, dan 725 bejabat eselon IV. Pelantikan ini didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta Perda Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017. Pergeseran pejabat kemarin menempatkan Subiharto yang sebelumnya merupakan kepala Kesbang dan Politik kini ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggantikan Farid Ma’ruf. Posisi Subiharto digantikan Wijonardi yang sebelumnya staf ahli bupati. Sedangkan Farid memangku jabatan Kepala Bappeda menggantikan Indro Cahyono yang kini dipercaya sebagai Asisten III Sekda Cilacap. Imam yang sebelumnya Asisten III digeser untuk mengisi jabatan kepala Inspektorat yang kosong. Roling jabatan juga terjadi pada Dinas Perhubungan yang sebelumnya dipangku Uong Suparno kini diserahkan kepada Tulus Wibowo yang sebelumnya sebagai Kepala Arsip dan Perpustakaan Daerah. Uong dipercaya memegang Dinas Baru yakni Dinas Sosial. Sedangkan posisi yang ditinggalkan Tulus diisi oleh Supriyanto yang sebelumnya kepala Dinas Perikanan. Sedangkan jabatan kepala dinas Perikanan dipercayakan kepada Sujito yang sebelumnya kepala Dishutbun. Fungsi dishutbun dimerger dengan fungsi dinas ketahanan pangan dan dinas Pertanian dan peternakan. Dinas Pangan dan Perkebunan ditempatkan Susilan sebagai kepala dinas. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian tetap yakni Gunawan. Pelantikan kemarin terbagi dalam dua sesi. Yaitu pagi dan siang hingga sore hari. Wakil Bupati Cilacap yang juga Plt Bupati Akhmad Edi Susanto memastikan pengisian jabatan baru dipastikan tidak ada transaksi jabatan. Dia menjamin karena pengisian jabatan sudah memiliki mekanisme tersendiri dalam pengisian SOPD, selain penilaian dari tim pansel. “Di sana (kabupaten lain, red) lain dengan Cilacap. Nggak ada (transaksi), malah dipanggil untuk presentasi,” kata Wabup kemarin, Selasa (3/1). Pemanggilan untuk presentasi ini, kata Wabup, untuk mengetahui target pendapatan asli daerah (PAD) yang akan didapat. Selain itu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan para calon Kepala SOPD kedepan. Itu dilakukan agar mereka juga memiliki komitmen untuk membangun Cilacap. “Tidak ada transaksi jabatan. Mereka presentasi target PAD-nya berapa. Jika kemarin masih ada catatan, sekarang tidak ada catatan. Jangan seperti keledai, jatuh pada lubang yang sama,” katanya. Pejabat yang dilantik, imbuh wabup, harus kompak dan bisa meningkatkan kinerjanya dengan jabatan barunya. “Tentunya juga memberikan warna baru dan energi positif untuk memperkokoh aparatur pemerintahan Cilacap menjadi solid, kompak, dan terstruktur dengan baik,” tandasnya. Wabup menambahkan, pelantikan kali ini juga untuk melaksanakan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. “Pejabat pada era sekarang merupakan pejabat yang memiliki pola pikir dengan paradigma baru dan dituntut mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Mari kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya. Dijelaskan Wabup, penempatan jabatan ini ditempuh dengan mempertimbangan berbagai aspek. Terutama yakni untuk pembenahan dan pemantapan organisasi serta penyelenggaraan pemerintah. Makanya, pihaknya berharap, para pejabat bersikap inovatif dalam melaksanakan tugas, serta selalu memotivasi staf agar berani menyampaikan ide-ide segar dan kreatif. Selain itu, Edi menekankan agar para pengelola keuangan membuat laporan pertanggung jawaban tahun 2016 sesuai dengan ketentuan kendati sekarang sudah meninggalkan jabatan lama. Jabatan yang ditinggalkan tetap melekat pada pejabat lama untuk membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2016 melekat pada pejabat lama. Pelantikan pejabat Cilacap dalam pengisian SOPD ini seharusnya dilakukan akhir tahun lalu alias sebelum memasuki tahun anggaran baru 1 Januari 2017. Pemkab Cilacap sendiri sudah mengajukan 28 Desember 2016 dan disetujui 30 Desember. Namun Cilacapp baru menerima suratnya Senin (2/1) dan pelantikan baru digelar kemarin. (amu/rud/ttg)

Sumber: