Fraksi Partai Golkar Purbalingga Soroti PKPM

PANDANGAN: Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Widodo saat menyampaikan pandangan umum fraksi pekan lalu. (ADITYA/RADARMAS) PURBALINGGA - Pengelolaan keuangan yang berhubungan langsung dengan pemberdayan masyarakat (PKPM) harus dilaksanakan dengan lebih hati-hati. Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Purbalingga Widodo, akhir pekan lalu. “Pengelolaan PNPM misalnya jangan sampai ada temuan seperti yang terjadi di tahun-tahun lampau sehingga sekarang pelaksanaannya harus lebih hati-hati,” katanya. Menurutnya, program pemberdayaan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dengan optimal. Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti baru ada 39 Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Purbalingga, yang sudah keluar sertifikat badan hukum. Padahal, diketahui ada 111 pengajuan badan hukum BUMDes di Kabupaten Purbalingga. Dia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga agar bersungguh-sungguh dalam menangani BUMDes eks PNPM. Karena diketahui, sebelumnya bantak PNPM yang ditemukan bersamasalah. (tya) https://radarbanyumas.co.id/bumdes-serang-purbalingga-raup-pad-rp-5-miliar-per-tahun-bupati-minta-desa-tak-latah-ingatkan-potensi-masing-masing/

Sumber: