Bupati Minta OPD Kaji Potensi, Realisasi Pendapatan Daerah Kurang 4 Persen

STIMULUS: Bupati dan OPD serius membahas pencapaian tahun ini dan rencana menggenjot pendapatan daerah tahun depan. AMARULLAH/RADARMAS PURBALINGGA - Hingga November kemarin, pendapatan daerah Purbalingga baru tercapai 96,65 persen. Yaitu dari Rp 93,8 miliar dari pagu pendapatan Rp 97,09 miliar. Melihat kondisi ini, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM terus melakukan upaya menggenjot perolehan pendapatan asli daerah. “Harus dipacu sebagai upaya strategis dalam upaya menutup berkurangnya penerimaan dari pemerintah pusat akibat refocusing anggaran selama pandemi covid-19,” tutur Bupati Tiwi saat memimpin Rapat Kordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) di ruang rapat bupati, Rabu sore (1/12) kemarin. Bupati meminta seluruh jajaran OPD pengelola pendapatan segera melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Khususnya usai melaksanakan audit kinerja optimalisasi PAD beberapa waktu lalu. Salah satunya dengan melakukan kajian terhadap potensi pendapatan daerah yang ada. Ada sejumlah rekomendasi BPK yang wajib dilakukan OPD pengelola pendapatan. Misalnya dalam kita membuat target pendapatan atau target pajak tahunan belum ada kajian yang jelas. Sehingga saat target tidak tercapai bisa diketahui penyebabnya. “Mulai 2022 mendatang, secara bertahap kami lakukan kajiannya,” imbuhnya. Tak hanya itu, OPD juga diminta melakukan pembaruan regulasi terkait pendapatan yang sudah mengalami offdate (kedaluwarsa). Updating regulasi itu diperlukan agar tarif retribusi dapat mengalami penyesuaian. “Tarif retribusi menurut BPK wajib dilakukan kajian ulang setiap tiga tahun. Sehingga bisa melakukan penyesuaian tarif retribusi meski nantinya dilakukan secara bertahap,” rincinya. Bupati Tiwi juga melakukan pengkajian terhadap sejumlah asset milik pemda yang selama ini belum maksimal dalam menyumbang pendapatan daerah. Upaya- upaya itu nantinya akan menjadi dasar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). https://radarbanyumas.co.id/bupati-tiwi-tahun-depan-tak-ada-alokasi-dana-insentif-daerah/ “Meski pendapatan harus digenjot, kami tetap mengapresiasi sejumlah OPD telah merealisasikan potensi pendapatannya melebihi target seperti Dinrumkim (120,07 persen), DLH (105,09 persen) dan Dinnaker (199,33 persen),” tegasnya. Sementara itu, sejumlah OPD mengaku optimis mampu merealisasikan pendapatanya di akhir tahun anggaran ini. Saat ini yang paling parah pendapatan di Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Dinporapar) Purbalingga. OPD itu terkena dampak Covid-19 karena seluruh potensi pendapatanya terimbas pembatasan, bahkan penutupan even olah raga, pariwisata dan hiburan. (amr)

Sumber: