23 Layanan OPD Siap Gabung MPP Purbalingga, Kejar Target Operasional Juni 2022

AKSES LAYANAN: Suasana rapat sejumlah OPD dengan Sekda Purbalingga, Pejabat KemenPAN RB dan Kepala DPMPTSP Purbalingga, Selasa (23/11). AMARULLAH/RADARMAS PURBALINGGA - Mal Pelayanan Publik (MPP) sedang disiapkan Pemkab Purbalingga. Rencananya, Juni tahun 2022 mendatang bakal dioperasionalkan. Saat ini disiapkan identifikasi dinas/instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) sebanyak 23 instansi yang bakal bergabung di MPP. Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purbalingga Ato Susanto mengatakan, OPD itu yang melakukan pelayanan publik di Purbalingga. “Namun 23 OPD itu belum fix. Jumlah itu dari hasil analisa forum konsultasi publik, belum fix,” katanya saat acara Sosialisasi dan Inventarisasi Penyelenggaraan MPP Kabupaten Purbalingga, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (23/11). Pihaknya akan menindaklanjuti dengan koordinasi dan penilain OPD dan instansi mana saja yang diharapkan warga untuk bergabung dengan keterbatasan tempat yang tersedia. Acara sosialisasi dan inventarisasi dinas instansi yang akan bergabung dalam MPP Purbalingga dihadiri langsung pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Muhammad Yusuf Kurniawan SH MSi. Yusuf yang juga Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III ini mengatakan, kebijakan penyelenggaraan MPP telah bergulir sejak diterbitkanya Permenpanrb Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan MPP yang diperkuat dengan Perpres nomor 89/2021 tentang MPP. MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD serta swasta pada satu tempat. Tujuanya guna mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. "Sejak 2018 telah ada 124 kabupaten/kota yang menandatangani komitmen pembentukan MPP. Dan telah ada 46 MPP yang diresmikan," jelas Yusuf. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga Herni Sulasti mengatakan, kehadiran MPP merupakan program prioritas Pemkab Purbalingga dan sudah ditetapkan dalam RPJMD. Yaitu pada tahun 2022 pembentukan MPP merupakan program prioritas. https://radarbanyumas.co.id/realisasi-mpp-di-gedung-korpri-purbalingga-butuh-rp-15-miliar/ Konsep pembangunan MPP dari layout bangunan serta interior pelaksanaannya dilakukan oleh DPUPR Purbalingga. Kehadiran MPP diharapkan akan memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna layanan, tentang kepastian dan kejelasan waktu, biaya maupun persyaratan yang diperlukan. “Target kita bukanlah terbangunnya MPP, tetapi bagaimana layanan kita jauh lebih baik dari sekarang, baik dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi kepastian. Inilah sebetulnya keinginan pengguna layanan kita, mereka butuh kepastian.” Jelasnya.(amr)

Sumber: