Pemprov DKI dan Jabar Diguyur Rp16 Triliun Dari Pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero

ILUSTRASI MONAS JAKARTA - Tidak sedikit ternyata anggaran yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penanganan wabah virus corona (Covid-19). Nilainya sampai Rp16,5 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi. Pada posisi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membuka peluang bagi Pemprov lainnya untuk menyodorkan proposal pinjaman dalam pemulihan ekonomi masing-masing daerah (selengkapnya lihat grafis). Dengan catatan, otoritas yang diberikan dalam mengelolah anggaran yang dikucurkan mampu dipertanggungjawabkan satu rupiah pun. ”Pemerintah daerah memiliki tugas yang sangat berat dalam pemulihan ekonomi. Itu tugas yang luar biasa sulit,” ungkap Sri usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero di Jakarta, Senin (27/7). Sri Mulyani merinci Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan pinjaman total Rp12,5 triliun, yang Rp4,5 triliun di antaranya untuk tahun ini dan Rp8 triliun tahun depan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala, terutama sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga. Sementara Pemprov Jawa Barat tahun ini mengajukan pinjaman sebesar Rp1,9 triliun dan tahun depan Rp2,09 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. Tak hanya itu Pemprov Jawa Barat juga akan membangun infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan provinsi dan kabupaten atau kota, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, serta penataan kawasan khusus yaitu alun-alun, destinasi wisata, dan creative center. Sri menyatakan sumber pemberian pinjaman berasal dari APBN dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp10 triliun dan dari PT SMI Rp5 triliun. Pembiayaan dari PT SMI sebesar Rp5 triliun tersebut di luar pembiayaan regular kepada daerah yang selama ini sudah dilakukan sampai 2020 serta di luar program PEN Rp15 triliun. Nah untuk pelaksanaannya, Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Dalam posisi ini pemerintah tetap memberikan relaksasi dalam pinjaman ini yaitu bunga murah, jangka waktu paling lama 10 tahun, serta dapat dituangkan dalam APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan rincian APBD mendahului Perubahan APBD.”Termasuk subsidi bunga atas pinjaman daerah yang diberikan oleh PT SMI, kita berikan,” ujarnya. Pemberian Pinjaman PEN Daerah dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan pinjaman. ”Ya tentu saja monitoring daerah tetap dilakukan karena kita ingin semua pemda sukses. Kesuksesan mereka nanti juga identik dengan kesuksesan nasional untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,” paparnya. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani meminta kepada para Gubernur termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengawasi dana pemerintah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). ”Gubernur tolong diawasi di BPD ya dananya jadi benar-benar untuk program-program,” katanya. Sri Mulyani menegaskan penempatan dana pemerintah sebesar Rp11,5 triliun kepada sejumlah BPD harus disalurkan kepada program-program yang mampu mendorong perekonomian di daerah. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyatakan para Gubernur harus mampu memastikan penyaluran dana pemerintah terhadap program pendorong ekonomi itu dilakukan secara transparan dan hati-hati. ”Harus tetap prudent tapi tetap mengalir untuk kegiatan jadi jangan hanya berhenti di BPD saja,” tegasnya. Ia meminta agar BPD yang mendapatkan penempatan dana pemerintah nantinya mampu menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif dengan tingkat suku bunga lebih rendah. Hal itu harus dilakukan karena mekanisme penempatan dana untuk BPD ini sama dengan penempatan dana untuk Bank Himbara yaitu 80 persen dari 7-Day Reverse Repo Rate. ”Jadi jelas ya kalau DKI Jakarta mendapat Rp2 triliun kita harap bisa menyalurkan kredit Rp4 triliun dengan suku bunga yang lebih kecil dari yang selama ini mereka pinjamkan,” ujarnya. Langkah digulirkannya pinjaman termasuh kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat ini, tidak lebih karena serapan anggaran yang begitu kecil. Bahkan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya untuk mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan karena realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan PENbaru mencapai 19 persen atau Rp136 triliun dari total yang sudah dianggarkan di Rancangan APBN-P 2020 sebesar Rp695 triliun. ”Penyerapan stimulus penanganan Covid-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” ujar Presiden dalam rapat terbatas secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7) mengenai Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. Presiden meminta Komite Penanganan Covid-19 dan PEN untuk mengeluarkan langkah-langkah terobosan agar mampu bekerja lebih cepat. ”Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan mengenai serapan anggaran belum optimal tadi, betul-betul bisa diselesaikan,” ujar Presiden. Dari Rp136 triliun anggaran penanganan Covid-19 dan PEN yang sudah terealisasi, Presiden menjelaskan realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar 38 persen, realisasi stimulus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru 25 persen. Realisasi program pemulihan di UMKM itu termasuk penempatan dana di empat bank pemerintah untuk melonggarkan likuiditas. Kemudian realisasi anggaran penanganan kesehatan baru tujuh persen, sedangkan realisasi anggaran untuk program sektoral dan pemerintah daerah baru 6,5 persen, dan kemudian realisasi insentif usaha baru 13 persen. Presiden meminta seluruh hambatan dalam percepatan pencairan anggaran untuk segera diatasi. ”Kalau memang di regulasi, revisi regulasi itu agar segera ada percepatan. Lakukan shortcut, lakukan perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah,” ujar dia. Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk bekerja ekstra keras dan, memahami betul situasi krisis ekonomi dan kesehatan yang sedang melanda Tanah Air. ”Saya ingin di setiap Posko yang ada baik di BNPB di pusat, di daerah, di Komite kelihatan sangat sibuk ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, gitu loh, aura krisisnya ada,” ujarnya. Sejalan dengan kebijakan yang dilakukan, kondisi ini pun berpengaruh terhadap nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta kemarin (27/7) bergerak menguat 105 poin atau 0,72 persen menjadi Rp14.505 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.610 per dolar AS. (fin/ful) //INFOGRAFIS// DAERAH DAN KRITERIA MENERIMA PINJAMAN INILAH kriteria daerah yang berhak menerima pinjaman dana dalam program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari pemerintah pusat. 1. Daerah tersebut merupakan area terdampak Covid-19 yang menyebabkan berbagai kegiatan masyarakat tertekan. 2. Adanya proyek-proyek yang tersendat di daerah itu akibat kendala dana dan pandemi Covid-19 sehingga pemerintah provinsi harus menyampaikan kepada pemerintah pusat. DAERAH PENERIMA •DKI Jakarta dan Jawa Barat daerah yang terdampak sangat besar oleh COVID-19 terhadap kesejahteraan dan ekonomi masyarakatnya. DENGAN RINCIAN: •DKI Jakarta: Usulan pinjaman total Rp12,5 triliun, yang Rp4,5 triliun di antaranya untuk tahun ini dan Rp8 triliun tahun depan. •Pembiayaan: Pembangunan infrastruktur yang terkendala, terutama sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga. •Jawa Barat: Mengajukan pinjaman sebesar Rp1,9 triliun dan tahun depan Rp2,09 triliun. •Pembiayaan: Pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. •Kontribusi: Kedua provinsi memiliki porsi yang besar yaitu mencapai sekitar 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). •DKI Jakarta: 18 persen jadi kalau DKI dan Jabar bangkit maka dua itu bisa 30 persen dari GDP Indonesia. Pengaruhnya besar ke ekonomi kita,” jelasnya. SEJUMLAH BPD YANG DIGUYUR ANGGARAN Pemerintah menempatkan dana Rp11,5 triliun kepada tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Diharapkan BPD tersebut dapat menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif dengan tingkat suku bunga lebih rendah. Berikut rincian BPD tersebut: 1.BPD Jawa Barat: Rp2,5 Triliun 2.BPD Banten: Rp2,5 triliun 3.BPD DKI Jakarta: Rp2 triliun 4.BPD Jawa Tengah: Rp2 triliun 5.BPD Jawa Timur: Rp2 triliun 6.SulutGo: Rp1 triliun. TAHAP EVALUASI 1.BPD Bali: Rp1 Triliun 2.BPD Jogjakarta: Rp1 Triliun Sumber: Kemenkeu

Sumber: