Australia: Teroris Segera Serang Indonesia

[caption id="attachment_100042" align="aligncenter" width="100%"] Ilustrasi[/caption] Pemerintah Terus  Lacak Indikasi JAKARTA- Pemerintah Australia kembali mengeluarkan peringatan perjalanan atau biasa disebut travel advisory bagi warganya yang ingin pergi ke Indonesia. Seiring dengan pernyataan indikasi aksi teroris, hal tersebut jelas membuat panik masyarakat global tak terkecuali Indonesia. Namun, pemerintah pun menegaskan bahwa peringatan tersebut tak perlu menjadi alasan untuk panik. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmantha Nasir mengatakan, travel advisory yang dikeluarkan pemerintah Australia per tanggal 25 Februari tersebut sebenarnya tak berarti signifikan. Pasalnya, secara umum, level travel advisory yang disematkan kepada Indonesia sama sekali tidak berubah. "Sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak Australia, ini tidak meningkatkan level travel advice mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa adanya indikasi serangan teror. Jadi, mereka hanya meminta agar warga yang mau berkunjung ke Indonesia untuk lebih berhati-hati," ujarnya di Jakarta kemarin (25/2). Dalam travel advisory baru itu, lanjut dia, otoritas negara kangguru tersebut hanya mengubah konten narasi yang ada. Salah satu yang mungkin menjadi perhatian adalah bahwa pihaknya menemukan indikasi yang menunjukkan teroris mungkin sedang dalam tahap akhir menyiapkan serangan di Indonesia. Namun, pria yang akrab disapa Tata itu menyoroti kata mungkin yang masih berupa asumsi. "Kata mungkin dalam peringatan itu menunjukkan level of certainty (level kepastian,Red). Dan tentu saja, otoritas keamanan  di Indonesia terus bekerja mewaspadai semua kemungkinan," imbuhnya. Jika ditilik dalam website khusus Australia, Smartraveller.gov.au, memang peringatan yang diberikan untuk Indonesia ada pada kategori exercise a high degree of caution. Itu termasuk level dua dalam empat tingkatan dalam travel advisory Australia. Di dalam pernyataan tersebut, otoritas menanda tiga provinsi Indonesia pada level tiga : reconsider your need of travel. Tiga wilayah tersebut adalah Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Sementara itu, Pakar Hubungan Luar Negeri Evi Fitriani mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Australia tak perlu ditakutkan. Menurutnya, peringatan itu adalah sikap tipikal dari Australia kepada Indonesia. Sebab, otoritas Australia melihat Indonesia sebagai negara yang masih rawan secara keamanan dengan hostoris terorisme. "Sewaktu saya belajar disana Indonesia hanya satu level dibawah Afganistan. Bahkan, saat saya ingin melakukan praktek disana, susah sekali karena tidak ada asuransi yang mau mengcover. Dan itu sudah dilakukan selama satu dekade ini," jelasnya. Dia pun meminta agar masyarakat Indonesia tidak menjadi panik terhadap kabar tersebut. Pasalnya, hal tersebut memang upaya standar yang dilakukan oleh Australia. "Di sisi lain, pemerintah pasti tetap siaga terhadap indikasi tersebut. Saya yakin komunikasi intelejen Australia-Indonesia terus terjalin," ujarnya. Pada kesempatan lain, Polri memberikan jaminan keamanan di Indonesia. Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Agus Rianto menjelaskan bahwa semua pihak saat ini bisa melihat bagaimana kondisi keamanan di Indonesia. "Semua orang bisa melakukan aktivitasnya dengan nyaman dan aman kok," jelasnya. Bahkan, setiap lembaga negara saling bersinergi untuk menanggulangi ancaman aksi terorisme. Buktinya, saat aksi teror Thamrin itu bisa ditangani dengan begitu cepat. "Kami berupaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat untuk bsia mencegah aksi teror," ujarnya. Untuk Jakarta, Bali dan Lombok yang disebut harus diwaspadai, dia menuturkan semua daerah di Indonesia telah dijaga keamanannya. Masyarakat internasional bisa mengunjungi ketiga kota tersebut tanpa perlu khawatir. "Masyarakat di tiga kota itu beraktivitas seperti biasa kok," ujarnya. Namun begitu, bila memang ada informasi terkait ancaman teror, tentunya Polri menganggapnya sebagai bahan masukan. Sehingga, bisa dilakukan pencegahan lebih dini lagi pada aksi teror. "Kami mau bekerjasama dengan negara manapun untuk saling membagi informasi," tuturnya. Apakah mungkin untuk bisa saling belajar mengetahui ancaman lebih awal? Dia menjelaskan, Indonesia dan Australia sudah memiliki kerjasama tersebut. Tapi, kalau memang perlu ditingkatkan, tentu akan dibahas kembali. "Indonesia bisa belajar kesana dan sebaliknya," paparnya. Sementara itu, pemerintah mengakui jika bahaya terorisme masih menjadi ancaman dan harus diwaspadai. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan jika kondisi Indonesia masih kondusif. "Kalau soal ancaman, semua negara juga mengalaminya," ujarnya kemarin. Menurut JK, meski beberapa kali ada insiden serangan teror di Indonesia, namun pemerintah memastikan jika penangannya bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Misalnya, kasus serangan bom di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Januari lalu, yang bisa ditangani dalam hitungan jam. "Dunia internasional juga mengapresiasi itu," katanya. Untuk memperkuat penanganan terorisme  pemerintah bahkan sudah menyiapkan rencana penambahan anggaran hingga Rp 1,9 triliun untuk pasukan antiteror Densus 88. "Itu bentuk keseriusan pemerintah," ucapnya. Tindakan pencegahan, kata JK, juga terus ditingkatkan. Diantaranya melalui penangkapan beberapa orang yang diduga bagian dari jaringan kelompok teroris, agar plot teror bisa digagalkan. Selain itu, program deradikalisasi juga digencarkan untuk mengembalikan orang yang sudah terkena propaganda radikal agar kembali ke jalan yang benar. " Caranya, dengan menggandeng ormas-ormas Islam," ujarnya. Menurut JK, situasi kondusif di bidang keamanan maupun politik, menjadi prasyarat bagi terus tumbuhnya ekonomi. Sebab, situasi kondusif itulah yang dibutuhkan investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. "Sampai saat ini, pemerintah bisa mengendalikan ini dengan baik," katanya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, kondisi Indonesia sangat aman dan pemerintah mampu mengendalikan keamanan. "Terbukti dari peristiwa Thamrin kemarin, dalam waktu tiga jam (setelah keadian berakhir), polisi terutama dan BNPT berhasil mengurai jaringan yang ada," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (25/2). Maka, apabila kemudian ada warning dari negara lain, pemerintah menerimanya sebagai masukan. Pemerintah telah mendeteksi seluruh potensi gangguan keamanan, namun peringatan tersebut tetap menjadi bahan untuk bersiap-siap. "Tapi sekaligus kita menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia aman," lanjut mantan Sekjen PDIP itu. Pramono juga menegaskan, pihaknya tidak akan berlebihan dalam menyikapi warning dari negara lain. Tanpa adanya warning sekalipun, aparat pemerintah sudah meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya dengan merevisi UU Terorisme yang akan berguna untuk melakukan langkah-langkah preventif. Hal senada disampaikan Menlu Retno Marsudi. Dia menjelaskan, setiap negara memiliki hak untuk mengeluarkan peringatan kepada masing-masing warganya yang berada di negara lain. "Dalam kondisi tertentu juga hal yang sama akan dilakukan Indonesia atas warganya," terang Retno di Istana Merdeka kemarin. Sistem deteksi dini yang dimiliki Indonesai selalu dalam kondisi siap, dan pihaknya juga selalu berkomunikasi dnegan Kapolri untuk meng-update kondisi terkini keamanan Indonesia. "Kita harus confident (percaya diri), harus sampaikan pesan kuat ke dunia mengenai stabilitas dan keamanan yang harus kita jaga," tambahnya. (bil/idr/owi/byu)

Sumber: