Anggaran Publik Untuk Kepentingan Masyarakat Purbalingga Naik 2 Persen

PURBALINGGA - Anggaran publik atau anggaran untuk kepentingan masyarakat dalam APBD 2016 setelah perubahan, dipastikan naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran publik mencapai dua persen. Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM mengatakan, tahun ini anggaran belanja langsung yang didalamnya terdapat anggaran untuk kepentingan masyarakat mencapai 36 persen dari APBD 2016 setelah perubahan. Sedangkan anggaran belanja tak langsung yang didalamnya terdapat anggaran untuk membayar gaji pegawai turun menjadi 64 persen dari sebelumnya 66 persen. PAKAI APBD : Proyek pembangunan RSIA Panti Nugroho merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai pos belanja langsung APBD 2016./ADITYA/RADARMAS "Sehingga ada kenaikan anggaran publik sebesar dua persen. Ini membuktikan komitmen kami untuk menambah anggaran untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan fisik fasilitas umum masyarakat yakni jalan dan jembatan," jelasnya. Dia mengakui, penganggaran di Kabupaten Purbalingga masih belum seimbang antara belanja langsung dan tak langsung. "Ini jauh berbeda dengan daerah di luar Jawa yang memiliki jumlah PNS yang masih sedikit. Sehingga anggaran pembangunan bisa seimbang dengan pembayaran gaji PNS," tambahnya. Namun dia berkomitmen secara bertahap anggaran untuk kepentingan masyarakat akan terus ditingkatkan. "Ini sudah menjadi komitmen kami, yang juga didukung oleh DPRD," katanya. Dia juga menjelaskan, belanja APBD Perubahan tahun 2016 digunakan untuk membiayai 103 program yang mencakup 1.932 kegiatan. Sedangkan, total anggaran APBD Purbalingga 2016 setelah perubahan mencapai Rp 2,087 triliun dan pendapatan sebesar Rp 1,846 triliun. “Sehingga terdapat defisit sebesar Rp 240,5 miliar, dimana defisit tersebut nantinya akan dicukupi dari pembiayaan netto sebesar Rp 240,5 miliar,” tambahnya. Tasdi berharap dengan penetapan APBD perubahan di awal diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Direalisasikannya seluruh kegiatan maka anggaran dapat diserap secara maksimal. “Pada akhirnya sisa perhitungan anggaran (Silpa) akan mencapai sekecil mungkin, sehingga diharapkan ekonomi masyarakat bergerak, kesejahteraan masyarakat akan tercapai,” ujarnya. (tya/sus)

Sumber: