Bupati Menduga Ada "Mafia" Rumah Sakit

PURBALINGGA - Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM menuding ada "mafia" pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Bupati menemukan adanya pengarahan pasien ke rumah sakit swasta, yang dilakukan oleh petugas kesehatan. “Jangan lagi ada mafia di rumah sakit. Saya tahu itu. Masa ada RSUD (dr Goeteng Taroenadibrata) merujuk pasien ke rumah sakit swasta. Ini tidak sesuai dengan hirarkinya," ujar Tasdi, saat memberikan pengarahan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga, Selasa (29/3). Hal itu, menurut Tasdi sangat merugikan pasien, karena merasa diombang-ambingkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, hal itu juga merugikan RSUD. Sebelumnya, saat ditemui di kediamannya Tasdi juga mengungkapkan adanya oknum bidan desa, yang justru mengarahkan pasien ke salah satu rumah sakit swasta. Padahal, sebagai bidan desa yang digaji oleh pemerintah, sudah seharusnya merujuk ke rumah sakit milik daerah. Tasdi menemukan fakta, hal itu dilakukan oleh oknum bidan desa. Karena, bidan desa tersebut diberikan iming-iming uang nominal tertentu oleh rumah sakit swasta tersebut. Selain itu, juga adanya pembiaran oleh Dinas Kesehatan. Atas dasar adanya temuan tersebut, mantan Ketua DPRD Purbalingga ini, mendorong adanya perubahan sikap mental jajaran kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati tak ingin lagi mendengar adanya keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan jajaran kesehatan baik di Rumah Sakit, Puskesmas maupun di tingkat menejemen tata kelola kesehatan. Selain menekankan adanya revolusi mental, Tasdi juga meminta jajaran kesehatan untuk menggenjot perannya dalam meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, saat ini IPM Purbalingga mengalami penurunan. IPM Purbalingga pernah mengalami kenaikan dari posisi 33 se Jawa Tengah pada 2000 menjadi peringkat 16 pada 2010. Saat ini posisi IPM Purbalingga di tingkat Jawa Tengah menempati posisi ke 20. “Membangun rumah sakit, Puskesmas, menambah dokter dan bidan itu perlu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan IPM kita minimal dibawah 20. Syukur bisa kembali berada di peringkat 16,” katanya. Tasdi menekankan agar seluruh jajaran kesehatan melakukan evaluasi kinerja sebelumnya agar dapat meningkat, utamanya dalam meningkatkan unsur-unsur penyumbang IPM seperti Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi. Saat ini, AKI di Purbalingga sesuai data 2015 adalah 132,44 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 10,12 per 1000 KH. Ditemui seusai pengarahan Bupati, Kepala DKK dr Nonot Mulyono mengakui ada pekerjaan rumah yang berat yang harus dijalani jajaran kesehatan di Purbalingga. Selain sebagai Kepala DKK, Nonot juga diserahi tugas sebagai Plt Direktur RSUD dr R Goeteng Tarunadibrata. Saat ini, kata Nonot, berbagai program sedang dijalankan sebagai dukungan dunia kesehatan dalam meningkatkan IPM di Purbalingga. Untuk menambah daya tampung rumah sakit, pihaknya terus menginisiasi Puskesmas untuk dapat ditingkatkan menjadi Puskesmas rawat inap. Sehingga sejumlah penyakit ringan dapat ditangani dan di rawat inap ditingkat Puskesmas. Selain itu, juga dilakukan intervensi di dua kecamatan untuk mencegah makin merebaknya penyakit Demam Berdarah di Kecamatan Kalimanah dan Purbalingga Kota. Sayangnya, intervensi itu hanya berhasil dilaksanakan di Kecamatan Kalimanah dengan melakukan promosi PSN setiap Jumat pagi. Dari kegiatan itu, tahun 2015 lalu angka kesakitan DB di Kecamatan Kalimanah menurun drastis dari peringkat pertama di tahun 2014 menjadi posisi 3 pada 2015. “Di kecamatan Purbalingga masih perlu upaya lebih keras lagi,” katanya. Intervensi terhadap penyakit menular juga dilakukan terhadap berkembangnya Malaria. Di Purbalingga masih ada 6 desa endemis di sejumlah kecamatan Kaligondang, Pengadegan, Karangmoncol dan Rembang. Upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka kesakitan Malaria dari rata-rata 100 kasus penularan endemis setempat pada 2014, manjadi turun rata-rata hanya 19 kasus pada 2015. Sedangkan upaya menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular, telah dilakukan dengan membentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), sejenis Posyandu untuk orang-orang dewasa. Posbindu ini memberikan layanan pemantauan terhadap penderita penyakit kencing manis atau diabetes mellitus (DM) dan hipertensi. “Kegiatannya melakukan pemeriksaan tensimeter, gula, asam urat, kolesterol dan lemak. Saya targetkan tiap desa minimal ada 1 posbindu,” jelasnya. Menurunkan AKI dan AKB menurutnya, telah dilakukan berbagai upaya. Diantaranya dengan membentuk Kelas Bidan sebagai sarana menambah pengetahuan para bidan di Purbalingga. Sebelumnya, juga sudah ada Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita dan yang terkini adalah Kelas Bidan. “Saat ini seluruh bidan juga diharuskan magang di RSUD secara bergantian dalam sepekan,” katanya. Semua upaya prefentif yang dilakukan, terus didukung dengan kegiatan promotif seperti pemasangan baliho, spanduk dan penyelenggaraan sejumlah event yang akan terus ditingkatkan kedepannya. (tya)

Sumber: