Pemkab Pilih Bersikap Pasif

[caption id="attachment_98711" align="aligncenter" width="100%"] Ilustrasi[/caption] Soal Pengangkatan Sisa Honorer K2 PURBALINGGA- Para tenaga honorer kategori dua (K2) yang sedang berjuang memastikan pengangkatan menjadi CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN RB) masih harus bersabar. Usai bergabung dalam audiensi besar- besaran Rabu (10/2) lalu di Istana Kepresidenan di Jakarta, sampai kemarin masih belum ada titik terang. Penjabat Sekda Purbalingga, Kodadiyanto mengatakan, untuk saat ini pemerintah daerah sementara bersikap pasif, karena masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terbaru. “Kami masih menunggu tindaklanjut pemerintah pusat. Karena otomatis sejak kami mengusulkan pendataan  terakhir ke kementerian sampai saat ini belum ada tindaklanjut,” kata Kodadiyanto, Kamis (11/2). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga sudah mengusulkan hasil pendataan honorer K2 sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015. Namun, hingga Februari ini, usulan ke pemerintah pusat itu belum ada jawaban. Jumlahnya sebanyak 283 orang tenaga honorer K2. Dia mengatakan, ada kabar pengangkatan CPNS memerlukan pertimbangan anggaran, kebutuhan dan lainnya dari pemerintah pusat. Semua itu sudah masuk dalam ranah pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan. Kabid Pengembangan dan Diklat Pegawai BKD Purbalingga, Wahyu Prasetiyono menyatakan belum bisa memperkirakan kepastian jawaban dari pusat. Saat ini pihaknya hanya menunggu perintah dari pusat dan tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. “Memang saat itu pernah ada angin segar jika akan diusulkan menjadi CPNS. Namun karena sampai saat ini belum ada proses lebih lanjut, maka belum ada tahapan lain secara administratif,” ujarnya. Sementara itu terkait diterapkannya UU ASN, Wahyu mengatakan, nantinya honorer K2 masih belum ada arahan. Artinya dalam UU ASN adanya ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian. “Kalau selain PNS kemungkinan susah untuk masuk ke pegawai pemerintah dengan perjanjian, karena yang masukm pegawai kontrak pemerintah harus memiliki spesifikasi keahlian tertentu. Namun lebih jelasnya menunggu kebijakan pusat,” tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota forum Honorer K2 asal Purbalingga itu memutuskan pulang ke Purbalingga dengan tangan hampa. Koordinator Honorer K2 Purbalingga Didit Budi Hartono, mengatakan sudah ada rencana awal pulang pada Rabu (10/2) malam ke Purbalingga. Aksi di Jakarta digambarkan sempat memanas dan akhirnya sampai merangsek ke Istana Kepresidenan. (amr)

Sumber: