Warga Belum Puas dengan Hasil Mediasi Kasus Pemalsuan Tanda Tangan dan Stempel di Desa Binangun

BANYUMAS, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pembahasan internal perkara pemalsuan tanda tangan dan stampel Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa Binangun, Kecamatan BANYUMAS, belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Binangun, Iwan Sunaryo menceritakan, hasil pembahasan internal belum sesuai tuntunan masyarakat yaitu dua perangkat desa mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebab, pelaku pemalsuan tanda tangan dan stampel yaitu sekretaris dan kaur keuangan Desa Binangun tetap pada pendiriannya. Keduanya tidak bersedia mengundurkan diri.

"Kesimpulan dari pertemuan internal, keputusan pemberhentian sekretaris desa dan kaur keuangan ada pada kepala desa melalui rekomendasi Pj Bupati Banyumas," jelas Iwan, Jumat (8/11/2024).

BACA JUGA:Mediasi Masalah Pemalsuan Tanda Tangan dan Stempel oleh Dua Perangkat Desa Binangun Berlangsung Alot

BACA JUGA:Buntut Pemalsuan Tanda Tangan, Pembangunan di Desa Binangun Tahun 2025 Terancam Mandek

Ditambahkan Iwan, pihak kabupaten juga tidak bisa memberhentikan Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa Binangun. Lantaran sanksi telah dijatuhkan berupa pemotongan siltap sebesar 50 persen selama dua belas bulan 

Oleh karena itu, celah yang masih memungkinkan untuk ditempuh sebagaimana tuntutan masyarakat yakni kepala desa berkirim surat ke Pj Bupati. Selanjutnya, nanti PJ Bupati akan merekomendasikan hal tersebut.

Tokoh masyarakat Pujiono menuturkan keputusan RT, RW dan masyarakat atas tuntutan pengunduran diri sekretaris dan kaur keuangan tidak goyah.

"Virus rusaknya pemerintah desa di dua oknum itu yang bisa otak atik anggaran," tutup Pujiono.

Masyarakat menunggu langkah kepala desa dan BPD setelah pembahasan internal. Sebab, mediasi yang digelar di Bale Adipati Mrapat belum membuahkan hasil. Pujiono memastikan situasi dan kondisi di Desa Binangun tetap aman dan kondusif. (fij)

Sumber: