Minta Dibangun Istana Negara di Papua

fin.co.id Tokoh Papua Temui Jokowi JAKARTA - Sedikitnya 61 tokoh Papua yang merupakan representasi masyarakat Papua dan Papua Barat, datangi Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Ada 10 poin permintaan yang dilayangkan ke Presiden Joko Widodo, salah satunya membangun Istana Negara di Papua. "Para tokoh ini telah hadir di Jakarta sejak 6 September lalu, untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan bagaimana memajukan Papua dan meningkatkan kesejahterannya menjadi lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kepala BIN Budi Gunawan, kemarin (10/9). Sementara, pemimpin rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo menegaskan, kedatangannya ke Istana untuk menyampaikan harapan, kecemasan, dan kebutuhan serta beberapa pemikiran ke depan untuk tanah Papua yang lebih baik dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). "Kami fokus pada sumber daya manusia karena Papua disebut daerah kaya dengan sumber daya alam namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas sember daya manusia orang asli Papua yang mampu memanfaatkan sumber daya alam ini," kata Abisai. Abisai lalu menyampaikan 10 poin permintaan untuk masyarakat Papua-Papua Barat. Yang di antaranya berisi tentang pemekaran daerah di Papua dan Papua Barat, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi pelajar, mahasiswa Papua, hingga permintaan pembangunan Istana Presiden di Papua. "Tuhan menginginkan Indonesia untuk lebih penting memikirkan Papua itu. Kalau tadinya Papua masih dipegang setengahnya, sekarang harus digenggam seutuhnya," kata Abisai dalam konferensi pers. Dengan adanya persoalan di Surabaya dan Malang, lanjut Abisai, tokoh-tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat berjumpa dengan Presiden, ada 10 aspirasi yang bisa disampaikan. "Puji Tuhan Pak Presiden pada hari ini (kemarin, red) diberkati oleh Tuhan menerima semua apa yang kami sampaikan, aspirasi dari Papua dan Papua Barat," ucapnya. Dan ketika Presiden berkantor di Papua, Abisai yakin Presiden akan melihat Papua secara utuh, sehingga (kalau) ada kelompok-kelompok yang belum dijamah dengan baik semua akan diusahakan untuk dijamah. "Semua supaya tidak ada lagi itu yang bikin kacau di Papua yang adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati buat Papua," tegas Abisai. Abisai menegaskan, di tanah Papua dan khususnya Papua Barat dan khususnya kota Jayapura tidak ada bendera yang lain, hanya satu bendera, yaitu bendera merah putih. Abisai juga menyampaikan, bahwa hasil dari Provinsi Papua yang dihasilkan dari beberapa sumber yang ada termasuk Freeport untuk per tahunnya hanya Rp 26 triliun sedangkan pertahun yang dikirim dari ke Papua sebesar Rp92 triliun. Artinya, lebih besar dana itu adalah bantuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangun Papua. (ful/fin/acd)

Sumber: