Jokowi Bantah Kriminalisasi Ulama

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang menyebut dirinya anti dengan ulama. Menurut dia, isu tersebut tidak masuk akal dengan sejumlah keputusan yang diambilnya selama ini. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan seribu ulama di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kemarin (19/12). Jokowi mengungkapkan sudah keluar masuk pesantren sejak awal pemerintahannya. Selain itu, keputusan presiden tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober juga ditandatanganinya. ”Dan juga (calon, Red) wakil presiden. Kita milih wakil presiden Prof KH Ma’ruf Amin. Beliau ketua umum MUI. Beliau juga rais am di NU. Lha kok dibalik-balik,” ujarnya. Soal adanya beberapa ulama yang berurusan dengan hukum, mantan wali kota Solo itu menegaskan murni hukum. ”Misalnya, mohon maaf, kalau ada yang memukuli orang, urusannya dengan polisi, bukan dengan saya,” imbuhnya. Calon presiden nomor urut 01 tersebut menambahkan, jika tidak ada delik pidananya, polisi juga tidak mungkin mengenakan kasus kepada ulama. ”Pasti polisi bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Kalau tidak ada kasus, tahu-tahu kena masalah hukum, itu namanya kriminalisasi. Itu saya urus pasti,” tuturnya. Terpisah, gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemarin mendeklarasikan terbentuknya Jaringan Kyai-Santri Nasional (JKSN) Wilayah DKI Jakarta. Sebagai koordinator JKSN pusat, Khofifah melantik JKSN DKI Jakarta yang dipimpin Zaki Ismail. Komitmen JKSN bentukan Khofifah adalah bekerja keras mendukung pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. ”Deklarasi ini seperti orang nabuh gong. Kami ingin sampaikan bahwa sebetulnya jaringan NU kultural cukup banyak,” kata Khofifah di Istora Senayan kemarin. DKI Jakarta, jelas Khofifah, merupakan provinsi keempat yang dibentuk JKSN setelah sebelumnya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Meski begitu, JKSN sudah mengembangkan sayap hingga level kabupaten/kota. Selain itu, JKSN sudah memasuki jaringan di luar negeri, mulai Malaysia, Hongkong, Taiwan, hingga Arab Saudi. ”JKSN di luar negeri ini akan menjadi satu kesatuan untuk suara di DKI. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan,” kata mantan menteri sosial tersebut. Di tempat yang sama, Zaki menyatakan bahwa dukungan JKSN kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf disebabkan faktor kinerja. Menurut dia, sebagian besar masyarakat muslim DKI Jakarta menerima manfaat dari pemerintahan Jokowi. Misalnya kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, hingga program keluarga harapan. Masyarakat muslim DKI Jakarta yang tergabung dalam JKSN, lanjut Zaki, juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah menetapkan Hari Santri. ”Keberhasilan Bapak Jokowi yang mengembalikan aset-aset ekonomi yang dikelola asing kepada anak bangsa seperti Blok Mahakam, Blok Rokan, dan Blok Freeport,” kata Zaki. (far/bay/c9/fat)

Sumber: