Hadiri Rapat Kerja dan RDP, Komisi II DPR RI Apresiasi dan Dorong Perkuat Kelembagaan BPIP

Jakarta:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6).

Pada agenda pertama, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. menyampaikan  Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

“Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 sebesar Rp335.364.672.060,00 atau sebesar 96,41% dari total pagu tahun 2023,” ucap Prof. Yudian.

Dari realisasi angaaran Tahun 2023, Prof. Yudian menjelaskan capaian strategis BPIP pada tahun 2023, anata lain; Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila kerjasama dengan DPR RI Jumlah 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundangundangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.

“Lalu Penyusunan dan Peluncuran Buku Teks Utama Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah PAUD s.d SMA, Sertifikasi bagi Pengajar/ Penceramah Pendidikan dan Pelatihan PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/ L dan Pemerintah Daerah, Kerjasama BPIP LAN MENPAN ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK (5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 – 2023),” jelas Kepala BPIP.

Selanjutnya, Prof. Yudian menjabarkan kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran Tahun 2024 yang meliputi Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga Tinggi Negara, Anggota Legislatif, Kementerian/ Lembaga dan Perangkat Daerah. Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Buku Teks Utama Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyelarasan dan harmonisasi Indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penyempurnaan Arah Kebijakan, Peta Jalan, dan Penyelenggaran Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Kemudian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pelaksanaan Pelatihan Training of Trainer (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila, Sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, Standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, Rekrutmen, Seleksi dan Diklat Paskibraka, Serta Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila, Pengukuran Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024,” ucapnya.

Kepala BPIP menyebut Anggaran BPIP dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami penurunan. Anggaran BPIP Tahun 2024 turun sebesar Rp15.227.428.000,00 atau sebesar 4,26% dari tahun 2023. Dan pagu anggaran BPIP tahun 2025 turun sebesar Rp42.840.690.000,00 atau sebesar 12.52% dari tahun 2024.

Selanjutnya dalam agenda pembahasan pembicaaan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025. BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2025 dengan total senilai Rp100.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan strategis, salah satunya Penguatan Jaringan Relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Pemerintah, Lembaga Legislatif dan Komponen Lainnya, Fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila, dan Pelaksanaan Sosialisasi Pancasila untuk Content Creator, Youtuber, Influencer, Tiktoker

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut BPIP akan massif menysosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda, salah satunya melalui media sosial, seperti tiktok dan Instagram. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden pada saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPIP di Istana (7/6), 2022 lalu.

Mengingat kepiawaian generasi muda dalam bermedia sosial dan dalam membuat konten, BPIP menilik pentingnya Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa dengan menggandeng content creator, youtuber, influencer dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian.

Anggota Dewan Fraksi NasDem Aminurokhman, S.E., M.M. dalam pendalamannya kepada BPIP menyempaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang, Politikus tersebut menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyatakat.

“Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong bahwa BPIP ini jangan hanya menjadi Badan yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden pak, kedepan ini bagaimana Lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aminurokhman  mendorong program-program BPIP agar tidak hanya menyentuh pada komponen masyarakat pada tingkatan tertentu, melainkan harus pada semua kalangan tanpa terkecuali.

Senada dengan itu, Fraksi Partai NasDem, Kamran Muchtar Podomi, ST, mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. nah makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideology. Bpip ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Podomi mengaku peran BPIP dalam program Paskibraka terasa hingga ke daerah daerah. Namun, di sisi lain, Ia juga mendorong BPIP untuk memperhatikan anggaran Paskibraka di daerah,  

“Karena BPIP ini bicara nilai, outcomenya nilai, saya belum tau batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu paskibraka, Nah termasuk anggaran di daerah bu, diperharikan juga paskibraka paskibraka yang kita udah tau lah , kalau anak anak didaerah yang orangtuanya petani, tapi meraka bangga jadi paskibraka walaupun tingkat kabupaten /kota apalahi meraka sampai hari di pusat,” jelasnya.

Lebih dari itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Heru Sudjatmoko menyampaikan usulan saat rapat kerja bersama BPIP tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.


"Izinkan saya tidak bicara anggaran, sedikit saja, Pak, saya hanya tergelitik kalau tidak saya katakan terinspirasi. Ketika kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa dsebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya melamun, jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila. Saya ditertawakan nggak apa, ya, tapi dengan segala hormat saya ingin sampaikan pikiran ini," kata Heru

"Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, barangkali Mahkamah Pancasila, dengan segala kekurangan saya, saya bisa menyebut mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini, pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi,"lanjutnya. (WS)

Penulis: Wildan Salman

Sumber: