Dilantik jadi PJ Sekda Banyumas, Agus Nur Hadir Segera Bentuk Tim Penyehatan BUMD

Dilantik jadi PJ Sekda Banyumas, Agus Nur Hadir Segera Bentuk Tim Penyehatan BUMD

PJ Bupati Banyumas saat melantik Agus Nur Hadie menjadi PJ Sekda Banyumas, Kamis (16/5/2024). -AHMAD ERWIN/RADARMAS-

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Agus Nur Hadie, Eks Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Banyumas yang saat ini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Banyumas. Resmi dilantik sebagai penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas, Kamis (16/5/2024). 

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, langsung dipimpin oleh Pj Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Pendopo Si Panji Pemkab Banyumas. 

Dalam sambutannya Pj Bupati menekankan sejumlah sasaran atau target yang harus dicapai. 

BACA JUGA:Pemeliharaan Rutin Kerusakan Jalan Kabupaten Disiapkan Rp 12 M

"Ada beberapa sasaran yang harus dicapai,  realisasi indeks birokrasi, indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Pengurangan angka kemiskinan ekstrem, pengangguran, masalah sampah, masalah ari baku, inflasi, defisit APBD sebesar Rp. 60 Miliar, skenario penyusunan APBD 2025, penyehatan BUMD dan lainnya. 

"Ini persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan," lanjut Pj Bupati. 

BACA JUGA:Daftar di Delapan Partai, Anak Mantan Bupati Banjarnegara Maju Pilkada 2024

Terkait hal tersebut, usai dilantik Agus Nur Hadie menerangkan, pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar OPD, Swasta, Perbankan, Perguruan Tinggi, media massa termasuk elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. 

"Tentunya kami akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak PJ terdahulu, dan format-formatnya kami tinggal melanjutkan saja. Tapi kita memerlukan sinergitas. Masalah Banyumas bukan hanya menjadi masalah Pemda saja," ungkapnya. 

Seperti halnya permasalahan sampah, hal tersebut tidak boleh dipandang dari Pemerintah saja. 

BACA JUGA:Empat Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Ajibarang-Purwokerto

"Masalah sampah tidak cukup hanya dilihat dari pemerintah saja, tapi bagaimana perilaku masyarakat itu sendiri. Jadi masalah sampah tentunya ini bukan masalah pemerintahan daerah yang lambat tapi bagaimana perilaku masyarakat. Nanti kita akan cari formulanya agar masyarakat tersosialisasi dengan baik, dan pemerintah daerah juga bisa melakukan tugas dengan baik," jelasnya. 

Begitu juga dengan masalah yang lain, seperti pembangunan, kemiskinan, kematian anak dan ibu hamil serta lainnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: