Suku Anak Dalam Teracam Tak Nyoblos

Tidak Miliki Data Kependudukan JAMBI- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi melakukan faktualisasi data pemilih untuk pemilihan umum (Pemilu) 2019. Kali ini, mereka turun ke Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin dengan terget Suku Anak Dalam (SAD) dan warga binaan. Hasilnya tim Bawaslu Provinsi Jambi yang dipimpin Fachrul Rozi menemukan adanya SAD yang belum memilki data kependudukan. Padahal untuk bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu tahun depan, syaratnya harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e). Fachrul Rozi mengatakan temuan itu terjadi di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Dari faktualisasi, ada 23 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki data kependudukan. “Ada 23 KK tidak memiliki data kependudukan. Ini harus segera ditindak lanjuti,” ujarnya, Rabu (10/10) kemarin. Facrul Rozi menyebutkan pihaknya meminta kepala desa untuk segera mendata dan melaporkan ini kepada pihak terkait agar segera dilakukan perekaman. Jika belum, SAD tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya pada Pemilu tahun depan. “Syaratnya harus memiliki KTP-e. Makanya kita minta kepala desa untuk mendata dan disampaikan kepada Kecamatan,” sebutnya. Pria yang akrab disapa Faul ini berharap agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk menjemput bola. Begitu juga dengan Panwaslu Sarolangun yang harus turun tangan. “Kita minta agar jemput bola. Sekarang juga masih tahapan DPT hasil perbaikan, mungkin bisa dimasukkan disana,” terangnya. Disamping itu, pihaknya juga menemui SAD yang berada di kawasan Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam Sarolangun. Dilokasi ini ada 26 kk yang terdata namun juga belum memiliki KTP-e. “Kalau yang di Air Hitam mereka sudah terdata, tinggal KTP-e nya saja,” ungkapnya. Kemudian Bawaslu juga mengeluarkan anak dibawah umur yang masuk dalam DPT. “ada yang dibawah umur, kita keluarkan,” sebutnya. Hingga masa DPTHP1 berakhir, pihaknya berharap agar semua pemilih sudah terdata. Sehingga data pemilih Pemilu maksimal dan tidak ada persoalan lagi. “Kita ingin agar data pemilih yang digunakan adalah data berkualitas,” tukasnya. (aiz)

Sumber: