Sekda Purbalingga: Rekomendasi Inspektorat, BPK, dan BPKP Harus Ditindaklanjuti Secara Serius

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah desa, puskesmas, hingga sekolah diminta menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat, BPK, dan BPKP secara serius.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga, Herni Sulasti, saat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2025 di Pendapa Dipokusumo, Senin, 1 Desember 2025.

“Temuan pengawasan harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan sekadar administrasi belaka,” kata Sekda perempuan pertama di Kabupaten Purbalingga ini.

Sekda juga menekankan pentingnya sinergi pengawasan sebagai tanggung jawab kolektif, melibatkan pemerintah daerah, inspektorat, stakeholder, hingga masyarakat. “Harapannya, ekosistem pemerintahan yang bebas KKN dapat semakin kuat,” ujarnya.

BACA JUGA:Dinkominfo Purbalingga Minta OPD Perkuat dan Perbaharui Data Spasial Daerah

Dia menegaskan bahwa ukuran utama kinerja perangkat daerah bukan lagi sebatas pelaksanaan kegiatan, melainkan harus memiliki dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jika kegiatan yang dilakukan hanya bersifat seremonial atau administratif, maka itu berarti kita belum memberikan kontribusi nyata,” tegasnya.

Sekda meminta seluruh perangkat daerah menjadikan pesan tersebut sebagai catatan penting yang harus ditindaklanjuti.

Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah dan seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dinilainya telah bekerja keras menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

BACA JUGA:OPD Belum Maksimal, Indeks Kearsipan Pemkab Purbalingga 2025 Menurun

Dia menekankan kembali peran APIP yang bukan hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga pendampingan preventif agar potensi risiko dapat dicegah sejak awal.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Purbalingga, Ato Susanto, mengatakan Larwasda 2025 mengusung tema Transformasi Pengawasan untuk Mewujudkan Purbalingga BARU, Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Unggul.

“Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi permasalahan, menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan, serta menyusun langkah-langkah penguatan pengawasan ke depan,” katanya.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami relaksasi besar menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Namun, tujuan pemerintah tetap harus tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat.

Sumber: