2021 Jadi Tahun Kelahiran Parpol Baru, Simak Ulasannya

JAKARTA - Tahun 2021 setidaknya ada lima partai politik yang mendeklarasikan diri untuk memeriahkan Pemilu 2024 mendatang. Mereka berharap agar kadernya bisa menjadi anggota dewan. Kelima partai politik itu akan diuji pada Pemilu 2024 mendatang. Apakah hanya menjadi pemeriah semata ataukah menjadi pemain hajatan serentak lima tahunan ini. Setidaknya terangkum deklarasi partai politik yang siap bertarung di Pemilu 2024 mendatang. 1. Partai Ummat Partai Ummat dideklarasikan oleh bekas mantan Ketua MPR RI Amien Rais, pada pada Kamis, 29 April 2021, di Yogyakarta. Dalam deklarasi itu, 99 orang pendiri Partai Ummat dari 34 provinsi hadir. Amien mengatakan Partai Ummat akan bekerja, berjuang, dan berkorban apa saja untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. "Partai Ummat Insyaallah bertekat akan bekerja berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan,” kata Amien Rais. Kepengurusan Partai terdiri dari dua bagian yaitu Majelis Syuro dan Dewan Eksekutif. Majelis Syuro menunjuk Dewan Eksekutif atau pelaksana partai untuk menjalankan kebijakan partai. Ketua Majelis Syuro dipegang oleh Amien Rais dan Ustad Sambo sebagai Sekretaris Umum. Sementara Ketua Umum dipegang menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi yang selama ini berkiprah sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta jurusan Teknik Informatika. 2. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sejumlah pengurus teras Partai Rakyat Demokratik atau PRD mendeklarasikan partai baru yang bernama Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Deklarasi ini digelar para Selasa malam, 1 Juni 2021 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan. "Prima adalah partainya rakyat biasa, lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras,” kata Ketua Umum Partai PRIMA Agus Jabo Priyono. Selain Agus, Sekretaris Jenderal PRD 2015-2020 Dominggus Oktavianus juga menjadi Sekjen Prima. Ada pula Diena Mondong, Bendahara Umum Prima yang satu kepengurusan dengan Agus dan Dominggus di PRD sebagai wakil bendahara umum. 3. Partai Buruh Sejumlah organisasi serikat buruh menggelar deklarasi dan kongres Partai Buruh pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Dari kegiatan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terpilih menjadi Presiden Partai Buruh. "Partai Buruh yang lama dibangkitkan kembali, dan Partai Buruh yang baru ini siap mengikuti Pemilu 2024,” kata Said Iqbal. Said menjelasakan salah satu tujuan menghidupkan kembali Partai Buruh lantaran bentuk kekecewaan karena disahkannya UU Cipta Kerja. Sehingga Partai Buruh bakal memperjuangkan nasib para buruh. "Suara kaum buruh dan petani, nelayan, serta konstituen Partai Buruh harus dibseikan kesempatan yang sama disuarakan melalui jalur parlemen, dan jalur perjuangan gerakan tetap dilakukan oleh serikat,” ungkapnya. 4. Partai Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) Advokat Farhat Abbas mendirikan partai baru bernama Partai Pandai. Ia menduduki posisi ketua umum dan menggaet Elza Syarief sebagai Wakil Ketua Umum serta dr Lois Owen sebagai Sekretaris Jenderal. Farhat mengaku Partai Pandai ini mengusung visi berserikat menuju Indonesia berdaulat. "Kita dirikan Partai Pandai murni dari anak bangsa. Kita buat partai organik, mandiri dan berdaulat. Kita usung sistem partai organik yang sifatnya kedaerahan dan lokal,” kata Farhat. Menurut dia, Partai Pandai lahir dari hilangnya peran pengawasan dan keterwakilan partai-partai yang kini bercokol di DPR. Peran itu, kata dia, tampak hilang usai pemerintah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja. “Kita enggak lihat keterwakilan partai-partai pasca-Omnibus Law itu, enggak ada keterwakilan. Sampai saat ini enggak ada anggota dewan yang menentang kebijakan pemerintah, enggak ada. Karena mereka bagian kekuasaan itu,” kata dia. 5. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika memutuskan mundur sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dia pun pindah ke Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan dipercaya menjadi Ketua Umum. Salah satu inisiator PKS Sri Mulyono, mengatakan Gede Pasek diminta untuk menakhodai partai yang banyak diikuti dan didirikan oleh para loyalis Anas Urbaningrum ini. “Sebenarnya begitu sering mendengar ide dan gagasan politiknya dihambat sehingga tidak bisa maksimal, kami sudah meminta Gede Pasek untuk keluar saja dan merintis dari nol dan lebih sehat,” kata Sri Mulyono dalam keterangannya, Sabtu (30/10). https://radarbanyumas.co.id/jadwal-pemilu-dinilai-berlarut-larut/ Namun, kata Sri Mulyono, Gede Pasek menyatakan tidak enak meninggalkan Partai Hanura karena sudah punya jalinan erat dengan banyak kader di daerah. Menurut Sri Mulyono, sayang kemampuan dan pemikiran Gede Pasek ang mumpuni di bidang politik tidak diberikan ruang berkreativitas. Akhirnya dengan pertimbangan kalkulasi waktu dan kesiapan untuk penataan partai, Gede Pasek bersedia. “Begitu bersedia, Gede Pasek meminta ide gagasan politik kebangsaan yang diimpikan bisa dijadikan tulang punggung perjuangan, maka lahirlah Partai Kebangkitan Nusantara,” ungkapnya. (jpc)

Sumber: