Banner v.2
Banner v.1

Dewan Dorong Percepatan dan Perencanaan Sarpras Pertanian Tahun 2026

Dewan Dorong Percepatan dan Perencanaan Sarpras Pertanian Tahun 2026

Komisi B DPRD Cilacap saat melakukan peninjauan kerja di wilayah Kecamatan Majenang-Didi Yuli Cahyadi untuk Radarmas-

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.IDKomisi B DPRD Kabupaten Cilacap meminta agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pertanian tahun 2026 bisa dimulai lebih cepat.

Hal ini disampaikan saat komisi melakukan Peninjauan Kerja (PK) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Majenang, Selasa (9/12/2025).

Ketua Komisi B, Didi Yudi Cahyadi saat dikonfirmasi mengatakan, percepatan perencanaan penting dilakukan supaya pekerjaan fisik pertanian dapat berjalan sesuai jadwal.

Terutama karena kegiatan banyak bergantung pada kondisi cuaca dan pola tanam. Ia menekankan agar proses administrasi tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.

BACA JUGA:DPRD dan Pemkab Cilacap Kebut Raperda Ekonomi Kreatif

"Kami berharap pada 2026 perencanaan dan penugasan bisa dimulai lebih awal. Mei, Juni, atau Juli sudah cukup ideal agar penyedia punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan," katanya, Rabu (10/12/2025).

Komisi B juga menyoroti kualitas pekerjaan fisik yang harus lebih diperhatikan. Didi mengingatkan penyedia jasa dan konsultan agar memastikan standar mutu tetap terjaga karena sarpras pertanian secara langsung berpengaruh pada produktivitas petani.

"Jangan sampai masih ditemukan bangunan dengan mutu rendah. Semua pihak harus menjaga kualitas karena dampaknya dirasakan masyarakat," lanjutnya. 

Dalam kegiatan tersebut, Komisi B berdiskusi dengan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Cilacap serta penyedia jasa mengenai perkembangan pembangunan yang sedang berjalan.

BACA JUGA:Pemerintah dan DPRD Cilacap Tetapkan 13 Raperda Prioritas dalam Propemperda 2026

Didi menambahkan, pendanaan tidak menjadi masalah karena dukungan dari Bank Jateng dan BPR BKK sudah tersedia.

"Kalau pendanaan kan sudah dapat dari Perbankan yang sudah kerjasama, jadi menurut saya tidak ada masalah," tandasnya. 

DPRD akan membahas hasil peninjauan melalui rapat komisi untuk merumuskan rekomendasi percepatan, agar seluruh OPD bisa memulai tahapan kegiatan lebih tepat waktu.

"Perencanaan yang cepat dan kualitas yang baik harus berjalan bersama. Itu yang akan kami dorong," pungkasnya. (jul) 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: