1.600 Mahasiswa KKN Tematik Telah Diterjunkan Bantu Program Pemprov Jateng

SEMARANG, RADARBANYUMAS.CO.ID - Setidaknya sebanyak 1.600 mahasiswa dari 28 perguruan tinggi di Jawa Tengah diterjunkan untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) tematik. 

Mereka langsung terjun ke lapangan untuk membantu menyukseskan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tema- tema yang diusung dalam KKN tersebut di antaranya tentang pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 
kemiskinan, infrastruktur, dan lainnya. 

"Ada 1.600 mahasiswa yang disebar di Jawa Tengah, termasuk di UPGRIS ada 743 mahasiswa di tiga kabupaten, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Jepara," kata  Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin disela acara pelepasan KKN Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) di Semarang pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Khusus KKN UPGRIS, akan dilibatkan dalam pendataan terkait perbaikan RTLH.

BACA JUGA:Pemerintah Salurkan Insentif bagi Guru Non-ASN, Ahmad Luthfi: Guru Menjadi Lebih Sejahtera 

Sebab, kata Taj Yasin, angka backlog perumahandi provinsi ini pada tahun 2025 adalah sebesar 1.332.968 rumah. Total rumah yang sudah tertangani hingga semester 1 Tahun 2025 sebanyak 140.144. 

"Artinya masih ada 1.192.824 rumah yang masih menjadi sisa backlog dan harus bersama-sama kita tangani," kata dia.

Ia berharap, keterlibatan mahasiswa dalam program KKN Tematik dapat mendampingi masyarakat dan perangkat desa dalam mewujudkan data yang lebih baik, lebih terverfifkasi, dan tervalidasi.

Menurut dia, perguruan tinggi  memiliki peran yang sangat besar melalui KKN Tematik tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan MoU dengan 44 kampus di Jawa Tengah melalui KKN Tematik, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Jawa Tengah.

BACA JUGA:Permudah Layanan Nasabah, Taj Yasin Apresiasi Transformasi Digital BPR BKK

Melalui KKN Tematik, mahasiswa diharapkan dapat memberikan sumbangsih melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah update pendataan yang saat ini masih menjadi kunci utama dalam mewujudkan program pemerintah.

"Mahasiswa bisa membantu pemerintah melalui verifikasi faktual di tingkat desa, yang saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujar dia.

Dijelaskan dia, sebelumnya pendataan berbasis Data Terpadu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, saat ini data tersebut diintegrasikan pada DTSEN, yang  merupakan sistem basis data terpadu yang memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia. 

"DTSEN ini memuat semua informasi masyarakat untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah," ujar dia.

Sumber: