Desa Terbatas Anggaran Penanganan Stunting di 2026

BANYUMAS, RADARBANYUMAS.CO.ID - Desa di wilayah Kecamatan Somagede sedang mengalami kebingungan dalam mengelola anggaran untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mencuat dalam diskusi lokakarya mini lintas sektoral Kecamatan Somagede, Selasa (14/10).

"Penganggaran untuk 2026 nanti, kami sedang bingung. Sebab, desa hanya mengelola 35 persen dari total dana desa," papar Sekretaris Desa Plana Sugeng Priyadi dalam sesi diskusi.

Prioritas pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026 secara global yaitu 30 persen untuk jaminan koperasi desa merah putih ketika akan mengajukan pinjaman ke Himbara, 20 persen ketahanan pangan dan bantuan langsung tunai 15 persen.

Sugeng menekankan bahwa semua desa pasti ingin terbebas dari keberadaan stunted. Namun, pemerintah desa mengalami keterbatasan anggaran dalam mengalokasikan untuk penanganan stunting.

BACA JUGA:Pola Hidup Sehat Cegah Stunting pada Remaja

"Desa tidak mungkin bisa sendiri, untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), kita pengabdian untuk pencegahan dan penurunan stunting," ujarnya menyemangati tim di tengah keterbatasan anggaran.

Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Somagede menyampaikan data bahwa sampai dengan hari ini tidak ada bayi di bawah dua tahun yang stunting. Dari total 783 baduta, tersisa 70 yang beresiko atau disebut stunted.

Stunted antara lain disebabkan oleh bayi lahir prematur. Selain itu, pendek, gizi kurang, pola asuh, bayi berat badan lahir rendah.

Camat Somagede Misnuraini memaparkan penanganan stunted bukan hanya fokus pada baduta. Melainkan secara komprehensif mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan menyusui hingga persoalan pola asuh dan sanitasi.

BACA JUGA:AKI, AKB, dan Stunting di Banjarnegara Menurun, Tapi Tantangan Masih Besar

"Komitmen dan aksi nyata dari semua pihak di Kecamatan Somagede untuk penanganan stunted," tegas Misnuraini dalam kegiatan yang dihadiri Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, KUA dan pihak terkait lainnya. (fij)

Sumber: