Pertumbuhan Ekonomi di eks Karesidenan Banyumas Melambat

Di eks Karisidinen Banyumas BANJARNEGARA - Pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Banyumas melambat. Wilayah ini meliputi empat kabupaten yaitu Banjarnegara, Banyumas, Cilacap dan Purbalingga. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Agus Chusaeni saat memberikan paparan pada rapat koordinasi  Tim Pengendalian Inflasi Daerah  (TPID) di aula lantai 3 Sasana Abdi Praja Setda Banjarnegara, Senin (16/12). Dalam paparannya dia mengatakan pertumbuhan ekonomi wilayah eks Karesidenan  Banyumas sebesar 5,68 persen. Melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,72 persen. Dia menjelaskan berdasarkan wilayah pertumbuhan tertinggi terdapat di Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 6,45 persen disusul Kabupaten Banjarnegara sebesar 5,67 persen. Kepala Badan Pusat Statisitk  Banjarnegara Fahrudin Tri Ubayani menjelaskan laju inflasi  di Banjarnegara dari November 2018 hingga November  2019 sebesar 2,59 persen. Menurut dia, kelompok pertama penyumbang inflasi di Banjarnegara yaitu bahan makanan yaitu bawang merah, daging ayam dan telur ayam ras. Kelompok kedua yaitu makanan jadi, minuman, rokok, tembakau dan yang ketiga kelompok perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar dan semen. Komoditas yang secara persisten menjadi penyumbang inflasi bulanan pada 2019 yaitu bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, bayam, kentang, cabe merah, cabai hijau dan wortel. Sekda  Banjarnegara Indarto mengatakan menjelang natal dan tahun baru, perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan siklus tahunan pada tahun- tahun yang lalu, selalu terjadi gejolak kenaikan harga mendekati pergantian tahun. "Untuk itu diperlukan upaya untuk mengantisipasinya. Antara lain kita memberikan contoh kepada masyarakat untuk berprilaku belanja bijak yaitu membeli barang sesuai kebutuhan, menjamin ketersedian barang dengan harga terjangkau," katanya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Banjarnegara bersama tim pengendali infalasi daerah menyelenggarakan kegiatan pemantuan harga pasar terkait kebutuhan pokok masyarakat.  “Saya menghimbau kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk berperan dalam pengendalaian inflasi dengan empat kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi 4K  yaitu  keterjaangkuan harga, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif," ungkapnya.(drn)

Sumber: