Nasib Guru Raudhatul Athfal di Banjarnegara Memprihatinkan

PNS Hanya 18 Orang, Tak Dikucuri ABPN BANJARNEGARA - Dari 783 guru Raudhatul Athfal (RA) di Banjarnegara, yang sudah diangkat menjadi PNS hanya 18 orang. Padahal sejak tahun 2013 lalu, guru RA tidak pernah menerima kucuran dana dari APBN maupun APBD I/II. Tak hanya nasib gurunya yang memprihatinkan, bangunan RA juga banyak yang memprihatinkan. Keluhan ini disampaikan oleh Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Banjarnegara, Umu Rosidah dalam Seminar Nasional IGRA di Banjarnegara, Minggu (13/8). SEMINAR : Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional IGRA di Banjarnegara, Minggu (13/8). Umu menjelaskan, guru yang belum diangkat menjadi PNS ini berstatus Wiyata Bakti atau guru swasta. Mereka tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, namun hanya honor seadanya. Terkadang, honor yang mereka terima tidak penuh 12 bulan. Meskipun tidak menerima gaji layaknya PNS, para guru non PNS ini harus mengajar siswa yang jumlahnya mencapai 10.028 anak didik. Terkait gedung, dia mengatakan, pemerintah desa mengucurkan dana untuk PAUD. Tak mengherankan jika PAUD bangunannya megah dan memiliki fasilitas lengkap. "Sementara kami guru RA tidak pernah lagi menerima bantuannya," ujarnya. Ketika mengeluh, kepala desa menyarankan pengurus IGRA meminta langsung kepada pemerintah. Ketua Umum PPP, Romahurmuziy yang hadir dalam seminar tersebut, menyatakan telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Menteri Agama, Lukman Hakim. Menurut Romahurmuziy, bantuan pemerintah dalam bentuk Dana Desa memang dialokasikan dari dua sumber yakni Kementerian Agama dan non-Kementerian Agama. Namun anggaran yang bersumber dari Kementerian Agama tahun ini nilainya sangat terbatas. Dana yang sangat tebatas ini digunakan untuk membiatyai pendidikan di tingkat MI dan MTs. Kemungkinan pada tahun depan anggaran dari Kementerian Agama lebih longgar, sehingga diharapkan bisa disalurkan secara bertahap untuk RA. (drn/din)

Sumber: