PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemkab Purbalingga terus menekan angka atau prevalensi Stunting. Karena stunting atau gangguan tumbuh kembang balita ini menjadi salah satu indikator dalam kategori miskin ekstrem.
Wakil Bupati Purbalingga, Sudono ST MT dalam beberapa kesempatan baru- baru ini menegaskan, selain stunting, ada 7 lainnya yang menjadi area intervensi. Diantaranya rumah layak huni, listrik, akses air bersih, jamban, sekolah, intervensi disabilitas, pekerjaan.
Lebih lanjut dikatakan, per Agustus 2023 angka stunting di Purbalingga masih 12,1 persen. Ia menargetkan agar tahun 2024 bisa turun menjadi di bawah 10 persen.
Sedangkan kemiskinan ekstrem di Purbalingga tahun 2022 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) berada di angka 2,19 persen. Untuk menangani kemiskinan ekstrem anggaran harus menyasar 8 indikator tersebut, termasuk stunting.
BACA JUGA:Ketersediaan Air Bersih Salah Satu Kunci Penanganan Stunting
BACA JUGA:Tujuh Tahun, Stunting Purbalingga Turun Jadi 12,13 Persen
"Tahun 2024 saya titip pemerintah desa menggunakan Dana Desa (DD) untuk penanganan stunting," tegasnya.
Untuk diketahui, DD secara nasional naik dari Rp 70 triliun menjadi Rp 71 triliun di tahun 2024. Para Kepala Desa agar tahun 2024 tetap memprioritaskan urusan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
"Perlu disisipkan dalam DD untuk urusan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, tinggal perlu pedoman yang jelas pembagian tugas antara desa dengan dinas-dinas," tambahnya. (amr)