PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Senin, 14 Agustus 2023.
Masukan tersebut terkait dengan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, yang diserahkan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, pekan lalu.
Fraksi PKB (FPKB) melalui juru bicaranya Ma’ruf Ridho mengatakan, fraksinya memberikan catatan-catatan dan masukan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.
Diantaranya, meminta penjelasan Pemkab terkait berkurangnya transfer dari Pemerintah Pusat. "Kami ingin tahun, bagaimana langkah Pemkab Purbalingga terkait koordinasi dan terobosan yang dilakukan," katanya, dalam rapat paripurna.
BACA JUGA:Belum Ada Sanksi Perorangan, Buang Sampah Liar di Purbalingga Terus Terjadi
Dia menambahkan, FPKB mendorong Pemkab Purbalingga melakukan analisis beban kerja yang menyeluruh. "Sehingga tidak terjadi penumpukan personalia pegawai yang berdampak pada belanja operasional," tambahnya.
Fraksi PDIP menyoroti pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga di Perubahan APBD tahun 2023, yang naik 1,44 persen. Atau Rp 28,917 miliar dari target yang telah ditetapkan.
Disebutkan, kenaikan tersebut karena naiknua Pendapatan Asli Daerah (PAD), kenaikan pendapatan yang bersumber dari dana transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun, Fraksi PDIP meminta penjelasan mengenai sumber PAD yang mengalami kenaikan.