PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan tujuh pokok kebijakan dalam Musrenbang Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, Kamis, 30 Maret 2023.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan dalam acara yang dilaksanakan di Pendapa Dipokusumo tersebut.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, sebagai pelaksanaan Tri Fungsi DPRD, yaitu Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran Dan Pengawasan. "Beberapa kebijakan pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian," katanya.
Dia mengungkapkan, kebijakan pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian antara lain.
"Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dari 2021, yang berada di angka 16,24 persen menjadi 15,30 persen pada tahun 2022. Namun, angka tersebut masih berada di peringkat 4 tertinggi dari 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah," ujarnya.
Sehingga, menurut DPRD upaya percepatan penanggulangan kemiskinan masih harus menjadi prioritas Pemkab Purbalingga
Yakni, melalui upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, bantuan kemudahan akses permodalan.
"Serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan," lanjutnya.
Dia mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 tercatat 69,54. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni Di Angka 69,15. Namun, masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tenga, yakni 72,79.
"Untuk Itu Pemerintah Kabupaten perlu terus melakukan upaya peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita," katanya.
Di bidang kesehatan, selain Covid-19 yang masih harus tetap diwaspadai. Penyebaran beberapa penyakit menular lainnya, seperti demam berdarah dan pencegahan stunting juga masih menjadi hal yang harus diperhatikan.
Dia menambahkan, upaya peningkatan layanan pendidikan, diantaranya dengan perbaikan gedung dan Pemenuhan sarana prasarana di sekolah.
"Seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, kamar mandi dan toilet, mebelair, alat peraga dan alat penunjang kegiatan pembelajaran lainnya," jelasnya.
Pokok pikiran lainnta, adakah masih banyaknya kondisi infrastruktur di beberapa wilayah mengalami kerusakan.
Untuk Itu, Pemkab agar meningkatkan kapasitas dan Kualitas jalan dan jembatan, baik dengan pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Serta jembatan yang rusak, termasuk jalan menuju objek wisata.