PURWOKERTO - Kebijakan BLUD yang menaungi pengelolaan Taman Apung Mas Kemambang menuai kritik. Terutama soal pemutusan aliran listrik ke kios pedagang. Pun tawaran mundur bagi pedagang yang tak kuat bayar biaya maintenance.
Kritik dilontarkan pegiat LPPLSH yang juga seorang akademisi Dr Barid Hardiyanto. "Persoalannya tidak sesempit itu. Ada pedagang yang mengeluh lokasi jualannya itu seperti lokasi buangan, sementara yang lain strategis tempatnya," kata Barid, kemarin.
Barid yang selama ini dikenal konsen memperjuangkan nasib kaum terpinggirkan mengatakan, yang paling pokok ialah bagaimana Mas Kemambang memajukan ekonomi yang basisnya kerakyatan.
"Seharusnya para pihak duduk bersama, membicarakan solusi terbaiknya," tambah pemerhati masalah sosial di Banyumas tersebut.
"Jadi bukan soal fight atau tidak. Jadi harus berpikir bahwa mereka (pedagang) ini juga harus diajak berdiskusi. Bagaimana untuk mengembangkan Mas Kemambang. Hal yang paling mendasar ialah pada penataan kios. Yang saat ini terasa tidak adil,"
Dr Barid Hardiyanto Pemerhati Masalah Sosial
Barid mengakui, BLUD memiliki target itu penting, namun di sisi lain, pengembangan ekonomi kerakyatan itu juga penting.
"Jadi perlu dicari solusi yang sama-sama bisa mengembangkan itu. Saya rasa pemerintah baik itu kalangan Dewan ataupun dinas bisa memfasilitasi," ujar dia.
Barid juga menyayangkan pernyataan Direktur BLUD Yanuar Pratama yang mempersilahkan para pedagang yang sudah tak kuat atau tak mau "fight" untuk tutup saja.
"Jadi kalau bilang yang fight lanjut atau tutup, itu tidak solutif. Sangat terkesan semena-mena," kata dia.
"Jadi bukan soal fight atau tidak. Jadi harus berpikir bahwa mereka (pedagang) ini juga harus diajak berdiskusi. Bagaimana untuk mengembangkan Mas Kemambang. Hal yang paling mendasar ialah pada penataan kios. Yang saat ini terasa tidak adil," tandasnya.
Barid menilai, kebijakan atau perlakuan BLUD terhadap pedagang itu tak menyentuh persoalan yang paling mendasar, yakni rasa keadilan.