PURBALINGGA,RADARBANYUMAS.CO.ID - Hari terakhir masa kontrak pekerjaan perbaikan Jalan Bojong-Panican, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM dibuat berang.
Pasalnya, selain progres pekerjaan masih di bawah 30 persen, tidak ada lagi kegiatan di lokasi proyek saat dirinya sidak, Kamis 8 September 2022 siang.
“Kalau tidak ada itikad baik dari pelaksana proyek hingga beberapa kedepan usai pengaspalan ini, maka bisa jadi putus kontrak. Karena DPU PR sudah memberikan teguran lebih dari sekali dan seakan diabaikan,” tegas Tiwi bersama rombongan di lokasi proyek.
BACA JUGA:Puluhan Emak-emak Tetap Bertahan Demo Meski Diguyur Hujan Deras di Purwokerto
Ia menilai proyek ini kritis, karena sudah akhir masa kontrak, namun belum mencapai target yang ditetapkan.
Sehingga tinggal menunggu waktu saja. Jika putus kontrak maka akan terkena blacklist dan hanya dibayar oleh pemerintah senilai pekerjaan yang diselesaikan.
“Ini sudah tidak benar, konsultan pengawas mengatakan progress baru 23 persen. Bisa terancam putus kontrak kalau seperti ini. Sebelumnya sudah mengalami keterlambatan dan kali ini dikerjakan lagi, namun terkesan asal-asalan. Padahal ini uang negara,” tambahnya dengan nada tinggi.
BACA JUGA:BLT DD, Sisihkan Rp 100 ribu untuk Sembako
Lebih rinci dijelaskan, Harga Perkiraan Sementara (HPS) proyek ini Rp 5.750.000.000 dengan nilai kontrak Rp 5.009.572.000 ada penurunan 12,88 persen dari HPS dengan pemenang lelang PT Putra Nusantara Klaten. Hari ini hari terakhir kontrak.
“Kita lihat sendiri, hari terakhir, pengaspalan baru seperti ini dan tidak ada lagi terlihat pekerjaan lain sejak titik awal sampai pertigaan Pasar Panican. Tolong ini menjadi perhatian semua rekanan, jangan main-main dengan proyek pemerintah,” katanya.
Manajer Operasional CV Putra Nusantara, Kasirun mengungkapkan, tersendatnya pekerjaan disebabkan harga aspal yang diluar perkiraan sangat tinggi.
BACA JUGA:BLT BBM Cair Hari Ini, Ada 44.105 KPM di Banyumas Dapat Bantuan
Sehingga aspal tidak terbeli. Sedangkan pekerjaan drainase masih belum bisa dilanjutkan karena memerlukan izin BBWS SO yang masih terkunci.
“Progres kami sebenarnya 30 persen. Kami akui itu. Sedang kami siapkan permohonan perpanjangan waktu melalui dinas. Segera kami proses persyaratannya. Intinya kendala kami hanya harga aspal,” ujar Kasirun, sore ini.
Ia menambahkan, ketika nekat menggelar aspal, maka kebutuhan aspal nilainya bisa membengkak jadi Rp 2 miliar.