PURWOKERTO - Sudah tiga hari ini, Pemkab Banyumas digeruduk massa. Demonstrasi dari beragam elemen soal kenaikan BBM bersubsidi.
Analis Kebijakan Publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Slamet Rosyadi menilai, fenomena demonstrasi ini adalah hak demokrasi. Negara menjamin warga negara untuk menyuarakan pendapatnya.
BACA JUGA: Driver Ojek Online di Banyumas Gelar Aksi Tolak Kenaikkan Harga BBM
"Artinya, mereka yang berdemo perlu dipandang sebagai mewakili kepentingan publik," kata dia.
Sebab, kenaikan BBM ini berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Sebab, memang kenaikan BBM ini sangat signifikan, 30 persen.
"Kenaikan seperti ini terjadi di masa pandemi, rakyat baru mulai bangkit, diterpa lagi dengan adanya kenaikan BBM, menurut saya cukup memberikan dampak besar untuk masyarakat. Saya melihat ini waktunya kurang pas," tandasnya. (mhd)