PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Bukan hanya tarif angkutan penumpang yang naik, pasca kenaikan BBM bersubsidi per pekan lalu.
Harga-harga kebutuhan pokok juga diprediksi bakal naik, seiring tingginya biaya operasional dan distribusi.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah program bantuan akibat dampak perubahan/kenaikan harga BBM.
BACA JUGA:Kabar Baik, Honor Guru Wiyata Bakti dan Tendik Kabupaten Banyumas Cair Senin Malam
Pemkab Purbalingga juga siap mendukung mekanisme bantuan itu, baik dari dana pusat maupun APBD.
Namun, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM meminta data terkait sejumlah penerima bantuan sosial diupdate.
Hal itu diungkapkan bupati usai Zoom Meeting Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (5/9) di ruang rapat Bupati.
BACA JUGA:Kurikulum Merdeka, Museum Wayang Banyumas jadi Tujuan Project
Tiwi mengingatkan, dalam langkah awal pengendalian Inflasi tingkat kabupaten, ia meminta agar Dinperindag memantau adanya kenaikan harga komoditas dengan maksimal.
"Perlu ada update informasi harga-harga kebutuhan pokok yang naik. Supaya nanti intervensi kita bisa pas. Kalau memang semuanya naik, ya mau tidak mau kita harus menyalurkan BLT. Akan tetapi kalau hanya beberapa komoditi, kita bisa carikan solusi apakah operasi pasar dan sebagainya," katanya.
BACA JUGA:Persiapan Liga 3, Purbalingga Gelar Ujicoba Melawan PSGC di Ciamis
Bupati juga menginginkan ada data tingkat inflasi khusus Kabupaten Purbalingga. Sebab sejauh ini data inflasi Purbalingga masih mengacu Kabupaten Cilacap dan Banyumas.
Lalu mensikapi adanya bantalan sosial yang kemungkinan akan disalurkan oleh Kemensos, ia meminta harus ada keakuratan data penerima dan pemerataan.
"Jangan sampai bantuan-bantuan itu tumpang tindih, sudah dapat BPNT nanti dapat lagi BLT DD, jadi kita harus berdasarkan skala prioritas untuk yang benar-benar perlu kita bantu. Prinsip JPS (Jaring Pengaman Sosial, red) akan kita distribusikan sepanjang data ini kita terima dulu jadi saya tidak mau mengeluarkan sepanjang data belum jelas," tegasnya.