ILUSTRASI
PURWOKERTO- Guru honorer mendapat angin segar dari Komisi D DPRD Banyumas. Mereka menyatakan berdiri bersama barisan guru honorer agar tetap melaju menyampaikan aspirasi dan ekspresi demokrasinya tanpa rasa takut.
"Kami berdiri bersama teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan, jangan takut. Mereka sudah mengabdi, banyak berkorban, tak ternilai tak terukur. Kejam sekali, mau mengekspresikan aspirasi dan kepedihannya malah diintimidasi, " kata Ketua Komisi D, Mustofa setelah mendengar guru honorer mendapat intimidasi dari Dindik.
Bahkan menurutnya mogok kerja sebagai bentuk protes para guru honorer dan tenaga kependidikan itu sangat wajar. Jerih payahnya membangun negeri, hingga saat ini diabaikan oleh pemerintah. Aksi masa dan mogok kerja, bukan hal yang berlebihan bagi panjangnya penderitaan dan pengabdian mereka kepada negara.
"Jika ternyata dengan aksi dan mogok ini ada yang dicoret dari Kesra atau mendapat intimidasi lainnya. Kami akan segera bertindak, lagian Dindik ini siapa, berani membungkam suara, " kata dia.
Ditandaskannya pihaknya akan turut mendesak kepada pimpinan, kepada Buati agar Pemerintah Daerah bersikap kepada pemerintah pusat dan setidaknya memberi honor paling sedikit sesuai UMK kepada guru honorer dan tenaga kependidikan.
"Pemerintah daerah, dan kedinasan itu milik rakyat. Tidak boleh memukul balik kepada rakyat, lebih parahnya kepada mereka yang sudah menahun berkorban untuk negeri ini, " kata dia.
Untuk guru honorer, Komisi D sudah mengajukan kepada eksekutif, agar di tahun 2019, APBD menjamin guru honorer dan tenaga kependidikan mendapat upah setidaknya Rp 1 juta. "Kami mengajukan pada tahun 2019, Pemkab Banyumas agar menggaji penjaga sekolah dan perpustakan serta guru wiyata bakti minimal Rp 1 juta, " kata dia. (hkm)