Gara-gara Dipersulit Pekerja PT PP (Persero) Tbk
Saat Ada Kunjungan dari Menaker
PURWOKERTO-Sedikitnya 25 wartawan yang bekerja di wilayah Banyumas, melakukan aksi boikot kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di proyek terowongan KA Desa Notog Kecamatan Patikraja, Selasa (16/1). Aksi yang dilakukan wartawan, bukan disebabkan sikap dari pihak Kementerian Tenaga Kerja, namun karena sikap dari pihak PT PP (Persero) Tbk selaku pelaksana proyek pembuatan terowongan.
Wartawan Media Indonesia Liliek Dharmawan menyampaikan, wartawan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas PT PP. Hal itu berawal saat dirinya bertanya terkait alat pelindung diri kepada petugas Health, Safety, Environment (HSE) PT PP secara baik-baik, tetapi sejumlah petugas yang berseragam merah itu menjawab dengan tidak pantas.
"Itu nanti kalau ada sisa karena akan buat rombongan tamu," kata Lilik menirukan jawaban salah satu petugas.
Kemudian, Fotografer Antara Idhad Zakaria bertanya secara baik-baik untuk mencari solusi agar wartawan dapat alat pelindung diri dan bisa mengambil gambar di dalam terowongan. Kepada Idhad, petugas tersebut menyampaikan, hanya ada 20 orang yang dapat masuk ke terowongan. Oleh karena itu, Idhad menanyakan berapa jumlah untuk wartawan. Petugas itu, kata Idhad, menjawab "Ya silakan dihitung,".
Idhad berusaha menjelaskan bahwa kehadiran wartawan melakukan peliputan Menaker, atas undangan pimpinan PT PP. Namun petugas tersebut tidak peduli, bahkan saat Idad mencoba bernegosisasi tentang jumlah wartawan yang diizinkan masuk melakukan peliputan Menaker, pegawai dari PT PP tersebut membentak.
"Saya sudah biasa mengahadapi wartawan," katanya menirukan tanggapan petugas.
Mendapat perlakukan seperti ini, para wartawan yang melakukan peliputan kegiatan tersebut, akhirnya memutuskan tidak melanjutkan peliputan.
"Kami datang memenuhi undangan PT PP sudah sejak pukul 07.30. Sebelumnya juga sudah dibriefing pimpinan PT PP mengenai prosedur keselamatan selama melakukan peliputan. Namun saat akan meliput, ternyata mendapat perlakukan tidak enak. Ya sudah, kita pulang saja," jelasnya.
Dalam proyek pembangunan terowongan KA ini, pihak pelaksana proyek maupun pihak Satuan Kerja dari Ditjen KA Kemenhub, cenderung tertutup. Pada 5 September 2017, para wartawan bersama PT Kereta Api Daop V Purwokerto juga berkunjung ke lokasi terowongan untuk mengetahui progres pembuatan terowongan, tetapi wartawan tidak mendapatkan data yang dibutuhkan terkait kedalaman terowongan.
Bahkan para wartawan sempat mendatangi kantor Satuan Kerja (Satker) Kegiatan Jalur Ganda Purwokerto-Kroya Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Perumahan Limas Agung, Purwokerto, tetapi justru diminta membuat surat permohonan liputan kepada pusat.
Selain itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas, juga pernah membuat dan mengirimkan surat permohonan peliputan dan data perkembangan terowongan kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah di Jalan Prambanan Barat Raya, No 1A, Ngaliyan, Semarang pada Purwokerto, 15 Oktober 2017 melalui email btpjateng@gmail.com tetapi tidak juga mendapatkan balasan.
Dikonfirmasi hal tersebut, Project Manager Divisi Infrastruktur II PT PP (Persero) Tbk, Eko Septiyanto ST menjelaskan, sebenarnya sikap dari para petugas di lapangan itu bukan untuk melarang, melainkan hanya pembatasan. Sebab menurutnya oxygen di dalam terowongan menipis. Sehingga jika terlalu banyak orang masuk, akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.
"Sebenarnya terus terang terkait dengan pelarangan, bukan pelarangan sebenarnya. Tapi pembatasan dalam masuk ke area terowongan. Karena terowongan kalau sudah masuk terlalu dalam, kan oksigennya berkurang, mohon maaf kebetulan ada Pak Menteri yang tadinya kita gembor-gemborkan K3, tapi kalau terlalu banyak orang terus ada temen-temen yang kurang baik, terus pingsan, malah jadi geger. Kita gembor-gemborkan keselamatan tapi nanti kalau ada kejadian di dalam kan tidak lucu," jelasnya terpisah. (why/ttg)