JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) meminta waktu tambahan untuk merampungkan sensus ekonomi yang sedang mereka kerjakan. Tenggat waktu penyelesaian sensus itu semestinya pada 31 Mei atau empat hari lagi. Tapi, mereka baru menyelesaikan 85 persen kawasan yang disurvei.
Kepala BPS Suryamin menuturkan bahwa petugas mengalami banyak kendala saat melakukan sensus. Terutama di perusahaan-perusahaan besar. Lantaran, sensus itu harus mencatat secara rinci data-data perusahaan. Mulai dari pengeluaran, pendapatan, hingga omset. ”Yang usaha besar memang harus lihat pembukuan dulu. Sepekan kami tunggu,” ujar Suryamin mendampingi tim sensus yang datang ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, pagi kemarin (27/5).
Laporan terakhir yang dia terima kemarin, sensus itu baru mencapai 85 persen total kawasan yang harus disurvei. Mereka tinggal punya waktu empat hari lagi untuk merampungkannya.
Sayang, Suryamin enggan menyebutkan berapa jumlah perusahaan yang telah disurvei serta masih enggan untuk melaporkan kekayaan perusahaan tersebut. Dia hanya menyebutkan kalau sepuluh tahun lalu total jumlah pengusaha itu ada 22,6 juta. ”Tahun ini berapa itu nanti akan kami laporkan ke Presiden. Laporannya ditunggu sampai 16 Agustus,” kata Suryamin.
Sensus ekonomi itu memang membuat sebagian besar pengusaha gusar. Mereka takut kalau pendataan itu juga akan berdampak pada pengenaan pajak. BPS sendiri menjamin kerahasiaan dana dari sensus tersebut. ”Sekali lagi kami tegaskan kalau ini tidak ada kaitannya dengan pajak,” tambah dia.
Untuk meyakinkan masyarakat, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menghimbau agar para pengusaha juga turut membantu sensus tersebut. Sensus itu akan lebih banyak mengupas kondisi fisik perusahaan. Selain itu, sensus itu akan memetakan kondisi terbaru ekonomi di Indonesia. ”Karena data itu penting untuk merencanakan perbaikan bangsa ke depan,” kata JK.
Selain itu, sensus itu juga untuk memetakan potensi ekonomi di daerah. Mulai dari jumlah potensi hingga jenis-jenisnya. Data itu akan dimanfaatkan pula untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. (jun)