Hikmah Puasa dan Ujian Amanah dalam Kepemimpinan

Oleh: Zunifan Arif Nugroho

(Mahasiswa S2 Dikdas UMP)

Bulan Ramadhan seringkali disebut sebagai Madrasah Rohani, yakni sebuah sekolah bagi Jiwa untuk senantiasa memperbaiki diri. Tentu pada Bulan Ramadhan ini kita diwajibkan untuk berpuasa untuk menahan lapar dari subuh hingga maghrib. Namun, ada satu dimensi puasa yang sebetulnya sangat fundamental bagi peradaban tapi sering luput dari diskursus publik, yakni “Dimensi Integritas Absolut”.

Berbeda dengan Sholat atau Zakat yang dalam pelaksanaan ibadahnya itu memiliki manifestasi yang Nampak nyata di mata manusia. Sedangkan puasa ini adalah ibadah yang bersifat personal dan rahasia antara dirinya dan Tuhan.

Maka inilah keistimewaan dari puasa yakni salah satu ibadah dimana seseorang bisa saja berpura-pura di depan Manusia, namun ia tetap memilih jujur di hadapan Sang Pencipta.

Esensi dari “jujur saat tak ada yang melihat” atau merasa diawasi Tuhan (Muraqabah) inilah yang menjadi modal paling mahal bagi seorang pemimpin. Dalam konteks bernegara, Kepemimpinan ini merupakan amanat rakyat, ia tidak boleh disederhanakan menjadi sekedar komoditas politik atau hanya mementingkan golongannya saja.

Jika boleh kita ambil hikmah dari Puasa, Puasa ini melatih kita untuk menahan diri dari hal yang halal (makan dan minum) demi ketaatan pada Allah SWT. Maka sudah sepatutnya seorang pemimpin mampu menahan diri dari hal yang haram misalkan mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau menitipkan Amanah jabatan kepada yang bukan ahlinya.

Namun saya juga membaca realitas politik, bahwa salah satu tantangan terbesar kepemimpinan hari ini adalah godaan untuk mendahulukan kepentingan golongan atau kekerabatan di atas kemaslahatan publik.

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil..."

Ayat ini menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus diberikan kepada mereka yang kompeten. Menempatkan seseorang pada suatu posisi strategis hanya karena kedekatan personal tanpa melihat kapasitas manajerial, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Dampaknya pun nyata: lahirnya kebijakan yang gagap, tumpang tindih, dan menjauh dari rasa keadilan bagi rakyat kecil.

Ramadan hadir untuk mendisiplinkan syahwat. Bagi seorang pemangku kebijakan, syahwat yang paling berbahaya bukanlah lapar atau haus, melainkan syahwat kekuasaan dan eksploitasi. Pemimpin yang "berpuasa" adalah mereka yang mampu berkata "tidak" pada kepentingan pribadi dan kelompok demi kepentingan masyarakat.

Mereka sadar bahwa setiap tanda tangan pada lembar kebijakan, baik soal tata kelola lahan maupun program kesejahteraan akan dimintai pertanggungjawabannya di pengadilan Tuhan yang tak mengenal hierarki jabatan.

Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk refleksi diri sebagai insan sekaligus warga negara. Integritas yang kita latih saat menahan haus di siang hari harus ditransformasikan menjadi keberanian untuk memperbaiki tatanan bangsa.

Sumber: