Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
RAPAT DI DPR : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat rapat dengan Komisi XI di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7). Rapat tersebut membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai yang perlu penyempurnaan seiring kemajuan teknologi digital. RUU ini UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang lama masih menitikberatkan pada objek dokumen kertas. Padahal, kini ada dokumen digital yang juga berkembang. Perlu ada perluasan definisi dokumen selain dokumen kertas. Pasalnya, saat ini sudah ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur transaksi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik.
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani telah menyiapkan lima jurus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan.
Pertama, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan sosial dalam rangka memperkuat modal dasar manusia yang sangat penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.
“Hal itu bisa dicapai melalui penguatan bantuan pendidikan dan pelatihan melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Kartu Pra-Kerja dengan didukung pemenuhan kebutuhan pangan melalui Kartu Sembako,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (24/9).
Kedua adalah pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran.
Ketiga, pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang, serta industri padat karya.
Keempat adalah penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.
Kelima, penguatan dana abadi di bidang pendidikan untuk untuk meningkatkan SDM, pemajuan kebudayaan nasional, pengembangan riset nasional, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi nasional untuk menuju world class university.
“APBN tahun 2020 didorong untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dengan fokus untuk memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Menanggapi lima langkah yang menjadi fokus pemerintah, Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Pieter Abdullah menilai target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,3 persen terbilang kecil untuk menyejahterakan masyarakat.
“Dalam kaca mata saya dua dimensi 5,3 persen kecil, di bawah sesuatu yanng kita butuhan. Karena yang kita butuhkan 6 persen, agar bisa menyejahterakan masyarkat kita,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (24/9).
Menurut Pieter, pemerintah tidak menggunakan APBN 2020 secara maksimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini kondisi ekonomi global tengah mengalami perlambatan, dan hal itu semakin berat, perekonomian Indonesia membaik tahun depan.
“Saya lihat karakteristik APBN kita cari aman. Artinya tidak ada upaya cara ekstra di situ dalam melakukan melawan arah perbaikan di mana arah ekonomi global yang terjadi sekarng ini, telah terjadi resesi di beberapa negara,” ucap dia.
Dia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kontradiktif di mana ingin menaikkan penerimaan negara, namun di sisi lain memberikan insentif pajak.
“Sementara kita tahu bahwa pajak sifatanya negati terhadap pertumbuah ekonomi. Dalam konteks pajak ini juga kontrakdiktif. Saya kira akan menyulitkan Direktorat Jenderal Pajak yang sifatnya akan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Oleh karena itu, dia pesimis lima fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah.
Senada dengan Core, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, faktor eksternal masih menjadi penghambat, khususnya investasi dan ekspor, sehingga target tahun 2020 akan berat tercapai.
“Lima hal di atas belum begitu fokus menghadapi situasi krisis dan pelemaham pertumbuhan ekonomi. Lima hal di atas dimensinya jangka menengah dan panjang,” ujar Tauhi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (24/9).(din/fin/acd)