Vaksin Sinopharm.
JAKARTA - Program vaksinasi gotong royong dimulai kemarin (18/5) dengan menggunakan vaksin Covid-19 Sinopharm. Jenis itu berbeda dengan yang digunakan dalam program vaksinasi massal pemerintah. Vaksin dari Sinopharm telah dimasukkan dalam emergency use listing (EUL) oleh WHO.
Presiden Joko Widodo kemarin meninjau pelaksanaan perdana program yang ditujukan untuk karyawan perusahaan tersebut. Vaksinasi diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan mendongkrak perekonomian.
https://radarbanyumas.co.id/jutaan-dosis-vaksin-covid-19-novavax-dan-pfizer-tiba-juli-2021/
"Pagi hari ini (kemarin, Red) saya mengunjungi PT Unilever yang bersama-sama dengan 18 perusahaan telah memulai vaksinasi gotong royong," kata Jokowi.
Vaksin tersebut diberikan perusahaan kepada manajemen dan karyawan secara gratis. Presiden berharap, penyuntikan vaksin melalui skema gotong royong antara pemerintah dan sektor swasta itu dapat mempercepat jalannya vaksinasi Covid-19. Dengan begitu, dapat membantu target mengejar pertumbuhan ekonomi.
Jokowi juga meminta agar vaksin Covid-19 terus tersedia sehingga dapat mempercepat program vaksinasi. Targetnya, 181,5 juta orang di Indonesia bisa divaksin Covid-19.
https://radarbanyumas.co.id/gratis-salah-gotong-royong-juga-salah-dilema-percepatan-vaksinasi-covid-19/
Kementerian Kesehatan sebelumnya mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 terkait Vaksin Gotong Royong.
Tarif vaksin tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021. Harga tertinggi Rp 321.660 dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp 117.910 untuk setiap dosis. Vaksin itu diberikan kepada pekerja, keluarga, dan individu terkait. Penerima vaksin tidak dibebani biaya apa pun karena ditanggung perusahaan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa program itu merupakan langkah terbaik untuk menjaga keseimbangan penanganan di sisi kesehatan dan menggerakkan perekonomian bangsa.
"Hari ini kita memulai bersama antara pemerintah dan pihak swasta untuk memutus mata rantai Covid-19," ungkapnya.
Senada, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berpendapat, adanya vaksinasi di sektor pekerja akan membentuk kepercayaan publik dan opini global dalam penanganan pandemi.
"Investor dan pelaku usaha akan lebih percaya diri untuk melakukan suatu perencanaan yang matang dan realisasi investasi yang kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan," terang dia.
Program vaksinasi gotong royong tidak terlepas dari peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan inisiasi program vaksinasi Covid-19 gotong royong untuk pekerja. Itu berawal dari pertemuan para pelaku usaha dengan Presiden Joko Widodo.
"Dari pembicaraan ini, timbul ide dari Bapak Presiden mengenai vaksinasi mandiri, kemudian menjadi vaksin gotong royong," katanya.
Dunia usaha antusias menyambut vaksinasi tersebut. Hingga kemarin, 22.736 perusahaan telah terdaftar dengan 10 juta pekerja di dalamnya. Menurut Rosan, jumlah partisipasi tersebut akan terus bertambah seiring dengan berjalannya program vaksinasi Covid-19 gotong royong.
"Mereka katakan, kalau boleh, tidak hanya pegawainya. Tapi, juga misalnya masyarakat sekitar operasional mereka untuk mendapatkan vaksinasi yang mereka berikan secara gratis," tuturnya.
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong semua perusahaan bisa mendaftarkan karyawannya untuk divaksin mandiri.
Selama ini, kata dia, cukup banyak kasus persebaran Covid-19 dalam klaster perusahaan. Hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri.
Karena itu, vaksinasi mandiri sangat membantu mencegah terjadinya penularan. "Kalau para karyawan sehat, perusahaan juga akan tetap produktif,” ujar Gus Ami, sapaan karib Abdul Muhaimin Iskandar.
Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 DPR itu menyatakan, vaksinasi mandiri merupakan wujud kontribusi pihak swasta atau perusahaan dalam mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi nasional yang digagas pemerintah.
Jika semua pihak bergantung pada pemerintah, itu akan berat. Maka, dibutuhkan gotong royong. Perusahaan yang selama ini mendapatkan input dari para karyawan sudah seharusnya memberikan servis. "Dalam hal ini, layanan kesehatan kepada para karyawannya," ungkapnya. (tau/lum/lyn/agf/c6/c14/fal/ilh/JP)