Janji Relokasi Jadi Polemik
BANJARNEGARA – Genap setahun sejak terjadinya tanah longsor di Desa Clapar Kecamatan Madukara, nasib para korban hingga saat ini masih terkatung-katung.
Janji relokasi yang ditunggu korban hingga saat ini masih menjadi polemik. Sebab meski tanah relokasi sudah disediakan di Blok Kandri Desa Clapar, namun anggaran pembangunan rumah dari pemerintah pusat dan daerah tidak kunjung cair.
Dari 16 rumah yang menjadi korban tanah longsor yang terjadi Maret 2016 lalu, lima di antaranya sudah mulai dibangun.
Menurut salah satu korban tanah longsor, Sarmini, dia terpaksa membangun rumah di lahan relokasi lantaran sudah tidak enak lagi menumpang di rumah saudara.
Apalagi, dengan jumlah anggota keluarganya yang mencapai enam jiwa.
“Meski di rumah saudara, tetapi menumpang dengan waktu yang lama tidak enak. Inginnya segera mendirikan rumah sendiri,” ujarnya di lahan relokasi Desa Clapar, Senin (20/3).
Ironisnya, untukmembangun rumah Sarmini terpaksa harus meminjam material di toko bangunan yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya.
Sebab, saat ini baru bantuan relokasi dari Pemerinrah Provinsi sebesar Rp 15 juta yang sudah cair. Namun menurut dia, besaran dana tersebut tidak cukup untuk mendirikan rumah.
“Karena tidak hanya butuh material, namun juga untuk membayar tenaga kerja. Beberapa bagian rumah seperti pintu dan jendela saya buat seadanya,” ungkap dia.
Saat ini, dari 16 Kepala Keluarga (KK) yang akan mendirikan rumah di lahan relokasi, baru lima rumah yang sudah mulai dibangun.
Sedangkan yang sudah mulai dihuni baru dua rumah termasuk rumah miliknya. Sarmini berharap agar anggaran relokasi yang sudah dijanjikan sebelumnya bisa segera turun, sehingga bisa segera membayar hutang-hutangnya.
“Saya sudah sekitar dua minggu tinggal di rumah baru yang berada di lahan relokasi. Untuk membayar hutang saya hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah turun. Karena dari penghasilan saya sebagai buruh cuci baju dan suami bekerja serabutan tidak cukup,” tambah Sarmini.
Korban tanah longsor lainnya, Jamilah memilih tetap menumpang di rumah saudaranya di Desa Clapar. Sebab dia mengaku tidak berani meminjam material untuk mendirikan rumah.
Dia khawatir nanti tidak bisa mengembalikan pinjaman jika dana relokasi dari pemerintah tidak turun.
“Sampai saat ini saya masih menumpang di rumah saudara. Saya belum berani mendirikan rumah karena anggaran sebesar Rp 15 juta dari pemerintah provinsi belum cukup untuk mendirikan rumah,” ujarnya.
Kepala Desa Clapar, Somad mengatakan, hingga saat ini jumlah total pinjaman korban longsor di toko material mencapai Rp 100 juta.
Menurut dia, Pemerintah Desa Clapar berani memberi jaminan untuk toko material karena dijanjikan anggaran dari pemerintah pusat turun akhir tahun 2016.
“Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Saya juga sudah beberapa kali menanyakan ke pemerintah kabupaten tapi juga tidak ada kepastian,” ujarnya. (uje/din)