PAD Turun 50 Persen, PDAM "Ngeles"

[caption id="attachment_94018" align="aligncenter" width="500"] Ilustrasi[/caption] Berdalih Karena Faktor Alam BANJARNEGARA – Tudingan lemahnya kinerja BUMD di tahun 2015 yang dilontarkan DPRD Banjarnegara ditepis Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Salah satu BUMD di Banjarnegara ini berdalih kurang maksimalnya pendapatan tahun ini disebabkan faktor alam dengan kemarau panjang. Plt Direktur Utama PDAM Banjarnegara Suswati mengatakan kurang tepat jika pendapatan dikaitkan dengan kinerja. Pasalnya, PDAM sangat tergantung dengan kondisi alam seperti masalah kekeringan yang melanda beberapa daerah di Banjarnegara akhir tahun lalu. Namun demikian, ia tak memungkiri pada tahun 2015 lalu, pendapatan turun drastis. Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan turun hingga 50 persen. Menurutnya, hal ini dipicu beberapa sumber mata air yang dipakai untuk beberapa daerah kering saat kemarau panjang. “Seperti di IKK (intalasi kota kecamatan) Susukan dan IKK Kalibening pada kemarau panjang kemarin kering,” ujarnya, Selasa (5/1) Lebih jauh, Suswati menuturkan, karena IKK kering, terpaksa pelanggan yang ada di sekitar dinonakifkan. Sehingga mempengaruhi pendapatan, dan nilai jual pun menurun. “Makanya, saat ini kami memperbaiki dari sisi pelayanan,” lanjut dia. Selain itu, untuk menghadapi musim kemarau mendatang, saat ini tengah melakukan pembenahan intik baru. Salah satunya di Kecamatan Sigaluh. Nantinya kapasitas 100 liter/detik. Namun saat disinggung soal kenaikan tariff PDAM, Suswati menambahkan hal itu sudah dilakukan pada Bulan Oktober lalu, namun baru 80 persen. Hanya saja, untuk naik tariff hingga 100 persen, ia belum bisa memberikan waktu tepatnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Bambang Prawoto Sutikno mengungkapkan sampai akhir tahun 2105 sebagian besar BUMD masih belum optimal. Bahkan, untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarnegara, biaya operasioanl justru lebih tinggi dibanding laba yang dihasilkan. “Baru BPD yang terlihat menonjol. Kalau BUMD seperti percetakan atau BPR BKK sudah mulai untung meski masih sedikit dan masih perlu digenjot lagi. Tetapi untuk PDAM sampai sekarang masih merugi,” ungkapnya. Menurut legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini, untuk mengatasi krisis di PDAM, harus ada ‘due diligence’ atau penyelidikan penilaian kinerja perusahaan. Hal ini, penting dilakukan untuk mengetahui akar masalah di BUMD tersebut. (uje)