KEK : Pelabuhan Laut Tanjung Intan menjadi salah satu wilayah yang masuk rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). NASRULLOH/RADAR BANYUMAS
CILACAP-Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang rencananya akan dibangun di Laguna Segara Anakan, tepatnya sekitar Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, memerlukan semua peran instansi yang ada, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cilacap Captain Purgana mengatakan, pada pembangunan KEK, bukan hanya KSOP yang memiliki peran, tetapi sejumlah instansi baik vertikal maupun horisontal di pemerintahan daerah juga memiliki peran yang sama.
"Terutama yang terkait dengan kepabeanan. Perlu ada penataan lebih lanjut lagi," katanya, Senin (2/3).
Kapasitas KSOP sendiri pada KEK ini sebagai regulator atau koordinator antara instansi yang berkaitan dengan kemaritiman.
"Karena ada banyak instansi yang terkait. Mulai dari perdagangan, bea cukai, semua berkumpul menjadi satu. KSOP adalah satunya, dari sisi transportasinya, lebih khusus transportasi laut," imbuhnya.
Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman sebelumnya menyampaikan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk membentuk tim kecil untuk mempercepat proyek tersebut.
Dalam tim tersebut, pemerintah daerah dengan BUMN harus sama-sama memiliki visi yang sama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ini.
Karena, dia menambahkan, rencana pengembangan bengawan Donan Kutawaru yang diperuntukan menjadi kawasan industri sering kandas di tengah jalan.
"Selalu mentok, karena ada berbagai kepentingan kepemilikan di situ. Tetapi kalau Pelindo III memiliki proyek strategis nasional sebagai KEK, dan kita memperuntukannya sebagai kawasan industri, ini kan yang namanya gayung bersambut," kata dia.
Oleh karena itu, ketika dua kekuatan ini bersatu sama-sama berupaya mengajukan ke pemerintah pusat, keinginan ini bisa terealisasi. Hasil koordinasi dengan Pelindo III, pihaknya dan Pelindo III sama-sama membentuk tim untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.
"Regulasi-regulasi apa yang harus ditempuh. Dan MoU kemarin yang ditandatangani Bupati itu berisi tentang bagaimana langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Intinya kita membentuk tim," tandasnya. (nas)