PURBALINGGA - Minat masyarakat Kabupaten Purbalingga, untuk menjadi petugas sensus ekonomi 2016, sangat tinggi. Meski, Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga hanya membutuhkan 853 petugas Sensus Ekonomi, jumlah pendaftar sudah menembus angka 2 ribu lebih.
Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Seksi Distribusi Statistik BPS Purbalingga Sulastri, kepada wartawan, kemarin (10/2). "Pendaftarnya sudah mencapai 2 ribu lebih. Kami tidak membatasi jumlah pendaftar. Pendaftaran akan kami tutup, pada 12 Februari (Jumat) besok," ujarnya.
Dia menambahkan, setelah terkumpul form pendaftaran, nantinya para pelamar akan menjalani proses penjaringan. Yakni tes tertulis dan tes wawancara mulai. Sulastri mengatakan, pada penjaringan nanti akan dipilih petugas yang benar-benar fokus dan serius dalam menjalankan tugasnya.
"Tugasnya nanti memang tidak mudah harus door to door wawancara ke masyarakat pemilik usaha. Demikian pemeriksa juga harus mengawasi. Tugas mereka akan terforsir selama satu bulan," ujarnya.
Dijelaskan, bagi yang sudah bekerja di sektor swasta tetap boleh melamar menjadi petugas. Namun harus mengantongi izin dari pimpinan perusahaan. Serta bersedia fokus bertugas hanya pada kontrak satu bulan itu.
Mengenai honor yang diberikan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, untuk PML akan diberi honor sekitar Rp 3 juta per bulan, sementara untuk PCL masih dibawahnya.
Seperti yang diketahui, BPS tahun ini membuka 853 lowongan menjadi petugas sensus ekonomi 2016, untuk posisi Petugas Pencancah Lapangan (PCL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML). Dengan rincian 636 PCL dan 217 PML. Mereka nantinya akan bekerja tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah penempatan didasarkan pada banyak sedikitnya lokasi usaha masyarakat.
Sensus ekonomi tersebut, akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia mulai 1 Mei hingga 31 Mei mendatang. Selain untuk perencanaan pembangunan secara nasional, sensus ini juga untuk mengetahui karakter perekonomian masyarakat yang pasti akan dibutuhkan banyak pihak.
"Tidak hanya pemerintah saja, tapi hasil pendataan ini nantinya juga dibutuhkan kalangan akademisi maupun para pelaku usaha itu sendiri," katanya.(tya)