BANYUMAS, RADARBANYUMAS.CO.ID – Wacana perluasan rute layanan Trans Banyumas mendapat dukungan DPRD Kabupaten Banyumas. Namun, rencana tersebut diminta dikaji matang agar tidak membebani keuangan daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banyumas Mugiarti mengingatkan, ambisi elektrifikasi harus diiringi kesiapan infrastruktur. Selain itu, perhitungan kemampuan APBD juga menjadi hal penting.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tiga aspek tersebut dinilai sudah hadir dalam layanan Trans Banyumas.
Rencana perluasan rute hingga Wangon dan Lumbir dengan bus listrik dinilai positif. Namun, ia menekankan perlunya kajian komprehensif sebelum direalisasikan.
"Harus ada kajian, analisis, dalam perluasan rute layanan Trans Banyumas," kata dia.
Ia menilai penggunaan kendaraan listrik bisa menjadi solusi efisiensi. Terutama saat harga bahan bakar minyak terus mengalami kenaikan.
"Kendaraan listrik bisa menekan biaya, kalau harga BBM saat ini melejit," paparnya.
Meski demikian, kesiapan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya harus dipastikan. Tanpa itu, operasional dinilai belum akan optimal.
Selain itu, perluasan rute juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Saat ini operasional Trans Banyumas masih ditopang oleh APBD.
BACA JUGA:Perda Trantibumlinmas Perkuat Kewenangan Satpol PP, DPRD Dorong Implementasi di Lapangan
"Memikirkan kaitannya dengan APBD. Karena saat ini operasionalnya ditanggung APBD," jelasnya.
Mugiarti juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas dengan angkutan umum yang sudah ada. Kebijakan ini tidak boleh merugikan pelaku transportasi lain.
"Teman-teman dari angkutan umum yang sudah ada, harus kita pikirkan," tuturnya.
Ia menilai minat masyarakat terhadap Trans Banyumas terus meningkat. Oleh karena itu, layanan ini diharapkan bisa menjangkau seluruh wilayah.
"Kabupaten Banyumas tidak hanya sampai Ajibarang. Pekuncen dan daerah lainnya juga harus tersentuh akses transportasi," paparnya.
Ia mendorong agar layanan Trans Banyumas bisa merata dan dinikmati semua masyarakat. Pemerataan akses transportasi dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga. ***