PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID – Sekitar 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Purwokerto yang tergabung dalam Aliansi Banyumas Raya menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati, Senin (23/2). Dalam momentum peringatan hari jadi ke-455 Kabupaten Banyumas, mereka menyuarakan kritik atas sejumlah persoalan krusial yang dinilai belum terselesaikan.
Aksi damai ini mengangkat isu pendidikan, lingkungan, agraria, hak asasi manusia hingga opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Massa membawa tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Banyumas lebih serius menuntaskan berbagai pekerjaan rumah tersebut.
Perwakilan BEM Unsoed Pamungkas Handika menuturkan, aksi ini menjadi bentuk refleksi sekaligus pengingat bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa usia ke-455 seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni.
"Sebenarnya untuk aksi ini kita memang sebagai peringatan HUT Banyumas, dimana kita tentunya mengangkat isu-isu yang sangat populis untuk masyarakat Banyumas sementara ini adalah isu pendidikan, isu lingkungan, agraria dan juga mungkin, lain hak asasi manusia," kata dia. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan isu nyata yang dirasakan langsung oleh warga Banyumas.
BACA JUGA:Antre Angpao di Mulut Barongsai, Atraksi Imlek Sedot Ribuan Warga Banyumas
Pamungkas mengungkapkan, salah satu pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan Pemkab Banyumas adalah masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Data yang mereka soroti menunjukkan jumlah ATS di wilayah ini masih tergolong besar.
"Masih ada 13 ribu lebih ATS. Kemudian, untuk lingkungan sendiri tentunya ada isu mengenai Taman Nasional Gunung Slamet," jelasnya. Ia menilai persoalan pendidikan dan lingkungan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Berikutnya dalam aksi ini, ia turut menyoroti soal ketersediaan lapangan pekerjaan di Banyumas. Menurutnya, daerah ini mampu mencetak banyak tenaga kerja namun belum memiliki lapangan kerja yang mencukupi.
"Mereka mencetak tenaga kerja, tetapi tidak punya wadah menampung tenaga kerja," terangnya. Kondisi tersebut dinilai memicu persoalan sosial baru jika tidak segera diantisipasi.
BACA JUGA:Petani Banyumas Buka Jalur Air di Jalan Rusak, Aksi Mandiri di Lingkar Sumpiuh–Tambak
Selain itu, ia juga menyuarakan keresahan warga terkait penerapan opsen PKB yang dinilai semakin membebani. Keluhan masyarakat, kata dia, semakin menguat setelah adanya kenaikan pajak di wilayah Jawa Tengah.
"Banyak yang mengeluhkan pajak naik yang ada di Jawa Tengah, dan yang sangat terasa adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)," ujarnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah provinsi agar ada solusi yang berpihak kepada masyarakat. ***