CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Cilacap menghadapi situasi fiskal yang kurang menguntungkan jelang penyusunan APBD 2026. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat membuat keuangan daerah mengalami defisit mencapai Rp393 miliar.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyampaikan, kondisi tersebut membuat proses penyusunan APBD tahun depan berlangsung jauh lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"APBD 2025 sendiri mencapai Rp3,8 triliun, namun sebagian besar masih bergantung pada dana transfer umum yang mencapai Rp2,8 triliun, " katanya, Rabu 19 November 2025.
Menurut Bupati, kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan semakin terbatas. Dari pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekitar Rp 460 miliar di antaranya berasal dari layanan kesehatan yang dikelola BLUD dua RSUD dan 38 puskesmas di Cilacap.
BACA JUGA:Realisasi APBD Cilacap 2025 Capai 77,17 Persen, OPD Diminta Pacu Serapan Anggaran
"Dengan kemampuan fiskal yang ada, ruang fiskal kita untuk pembangunan sangat terbatas. Tahun ini saja kebutuhan ideal perbaikan jalan sebenarnya sekitar Rp 800 miliar per tahun, sementara yang mampu kita sediakan baru Rp 300 miliar," ujarnya.
Bahkan Pemkab akan melakukan efisiensi dengan memangkas belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, hingga pos operasional yang dinilai masih bisa dikurangi.
Meski demikian, Syamsul menegaskan pemerintah tetap menjaga agar program prioritas masyarakat tidak terganggu.
"Kami memastikan sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan. Termasuk pemenuhan kebutuhan guru dan pelayanan dasar lainnya," tandasnya.
Selain berkurangnya dana transfer, mandatory spending dari dana transfer daerah juga masih minus sekitar Rp 50 miliar. Sementara itu, dana desa yang tahun ini mencapai Rp 325 miliar diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp 280 miliar pada 2026.
Sehingga untuk menutup beberapa kekurnag tersebut,Bupati akan berupaya memperkuat pendapatan daerah melalui sumber-sumber baru yang tidak membebani masyarakat.
"Dalam lima tahun ke depan kami mencari skema pendapatan yang lebih sehat dan berkelanjutan, tanpa menambah beban bagi warga," tegasnya. (jul)