"Prinsipnya kita sepakat dan setuju, kita harus berupaya semaksimal mungkin sebelum tanggal 31 Desember," paparnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya bakal mengupayakan dengan maksimal agar tuntutan dari Khandamas bisa terealisasi.
"Kalau 161 orang ini, kita upayakan maksimal kemudian kebetulan pemerintah membuat regulasi baru kemudian pemerintah mengakomodir. Saya pikir semua mungkin, saya atas nama pimpinan dan DPRD prinsipnya ayo bersama-sama kita perjuangkan," paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat menyampaikan, pihaknya bakal segera mengagendakan untuk berkoordinasi dengan BKN. Untuk itu ia meminta, agar Khandamas bisa menjaga kondusifitas di Kabupaten Banyumas.
"Kondusif di Banyumas sangat diutamakan. Ikhtiar itu harus sungguh-sungguh, kita akan berupaya sangat optimal kesana. Ketua aktif, supaya segera diagendakan kesana karena ini sudah akhir tahun," jelasnya.
Aspem Kesra Setda Kabupaten Banyumas Nungky Harry menuturkan, ada tiga tuntutan dari Khandamas. Pertama Khandamas ingin dibantu untuk fasilitasi menjadi tenaga PPPK Paruh waktu.
"Kedua dalam proses paruh waktu yang memerlukan kebijakan pusat mereka ingin tetap diberdayakan di lingkungan Pemda. Ketiga mohon bisa difasilitasi oleh DPRD agar bisa berangkat ke Jakarta konsultasi ke BKN," ujarnya.
Menurutnya, permintaan dari Khandamas ini agar bisa dipertimbangkan dan juga diperjuangkan.
"Tentu sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah," pungkasnya. (Ads)