CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Cilacap terus memperkuat pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Meski skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 sudah mencapai 94,55 poin, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menilai masih ada sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian khusus.
Menurut Bupati, skor integritas di lingkungan Pemkab Cilacap masih berada pada angka 77,58, serta masih terdapat potensi permasalahan pada pengadaan barang/jasa dan tata kelola kepegawaian yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pengawasan yang efektif adalah benteng utama pencegah penyimpangan wewenang dan maladministrasi," katanya setelah giat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2025 di Aula BPKAD, Kamis 06 November 2025.
BACA JUGA:Cilacap Peringkat Kedua Nasional Penyumbang PMI, Pemkab Segera Bentuk Gugus Tugas PPTPPO
Bupati meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola lama yang hanya. Menurutnya, pengawasan proaktif harus menjadi budaya kerja birokrasi di semua lini.
"Pengawasan tidak boleh hanya formalitas. Harus menjadi kebiasaan baru di setiap instansi tanpa menunggu laporan masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Cilacap juga terus melakukan transformasi digital untuk memperkuat sistem pengendalian pemerintahan.
Inovasi tersebut meliputi penerapan administrasi tanpa kertas, layanan terpadu dalam satu aplikasi, Command Center satu pintu, dan pengarsipan dinamis terintegrasi.
Seluruh sistem pelaporan masyarakat dan penanganan dugaan pelanggaran, jelas Bupati, wajib ditindaklanjuti secara terukur, transparan, dan terintegrasi lintas instansi.
Ia berharap, seluruh langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah.
"Kami terus berbenah. Kami ingin birokrasi yang profesional, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (jul)